Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DINAS Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengeklaim sudah berupaya mengatasi kemacetan di Ibu Kota. Meski begitu, saran dan pihak eksternal penting untuk menemukan solusi terbaik.
"Pemberlakuan strategi (selama) ini tidak selamanya dapat menekan angka kemacetan sehingga perlu usulan baru," kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam focus group discussion (FGD) di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (6/7)
Syafrin mencontohkan aneka ikhtiar seperti transportation demand management (TDM). Strategi berfokus untuk membudayakan pemakaian angkutan umum. "Dengan layanan terintegrasi dan kemudahan menggunakan angkutan umum," jelas dia.
Baca juga: Solusi Kemacetan Versi Ketua DPRD DKI Jakarta
Strategi kedua, yakni memberlakukan disinsentif parkir bagi kendaraan pribadi. Kemudian menerapkan ganjil-genap. "Perlu evaluasi kebijakan untuk meningkatkan kinerja lalu lintas Jakarta," papar Syafrin.
Syafrin mengaku kemacetan menjadi masalah utama di Jakarta. Apalagi, Jakarta menempati peringkat 29 dari 389 kota termacet di dunia berdasarkan survei TomTom Traffic Index pada 2022. Tingkat kemacetan mencapai 53%.
"Angka itu mundur dari 2021 ketika Jakarta berada di urutan 46 dengan tingkat kemacetan 34%," ujar dia.
Baca juga: Dishub DKI Perbanyak Perangkat AI Pengurai Kemacetan
Syafrin berharap FGD kali ini menelurkan kesimpulan dan langkah nyata. Apalagi, forum itu dihadiri pemangku kepentingan mulai dari akademisi, aparat keamanan, hingga pemerintah daerah.
"Tujuannya menghimpun dan mendiskusikan saran dan tanggapan untuk mempertajam implementasi penanganan kemacetan di Jakarta," ucap dia. (Z-6)
Aturan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
VIDEO seorang pesepeda yang tengah melintas kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, berdebat dengan seorang aparat kepolisian ramai di sosial media.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta minta penyelenggara Jakarta Fair, Kemayoran dapat menertibkan parkir liar di kawasan Pekan Raya Jakarta (PRJ), Kemayoran atau Jakarta Fair Jakarta Pusat.
Penertiban parkir liar ini akan dilaksanakan selama satu bulan atau sampai 15 Juni 2024.
Penindakan jukir liar ini dilaksanakan serentak di lima wilayah Jakarta
Seorang juru parkir liar mengaku setiap hari harus menyetorkan uang kepada oknum yang mengawasi di sekitar lokasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved