Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan sejumlah solusi menangani kemacetan Ibu Kota. Pras berkaca dari pengalamannya saat kunjungan kerja ke Jepang.
"Salah satu contoh adalah satu rumah punya satu garasi ya mobilnya satu. Ini solusinya dan saya minta aturan-aturan itu dipakai," kata Prasetyo dalam focus group discussion (FGD) di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (6/7).
Prasetyo menilai penerapan solusi itu tidak sulit. Sebab, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah memiliki segudang aturan.
Baca juga: Dishub DKI Perbanyak Perangkat AI Pengurai Kemacetan
"Jakarta sebetulnya kalau macet masih bisa dihalangi dengan aturan-aturan yang sudah ada di perda-perda (peraturan daerah) kita," papar dia.
Prasetyo menyebut usulan kedua, yakni membuka jalan tembusan di klaster perumahan. Sayangnya, alternatif jalan pengurai kemacetan itu kerap ditutup oleh pihak pengembang perumahan.
"Seenaknya dia saja dia tutup. Kita tidak bisa lewat, yang terjadi (jalan) protokol lagi yang dikejar. Ya macet," ujar dia.
Baca juga: Pasang AI Pengurai Kemacetan, Pemprov DKI Siapkan Anggaran Rp130 Miliar
Selain itu, Prasetyo menyentil upaya Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang dinilai kurang maksimal. Dia berharap ada keputusan dan langkah konkret dari FGD tersebut.
"Jangan sok cegat-cegat mobil orang. Akhirnya apa yang terjadi? Macet lagi," tutur dia. (Z-6)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi menjadi saksi dalam sidang dugaan rasuah pengadaan lahan di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur, di Pengadilan tipikor.
DPRD meminta Pemprov DKI Jakarta melanjutkan program pengerukan dan pelebaran kali untuk antisipasi banjir.
Legislatif dan eksekutif juga sangat membutuhkan peran wartawan untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat melalui berita-berita yang konstruktif.
Kemacetan terjadi lantaran pengusaha kuliner atau coffee shop di sekitaran Jalan Tulodong tidak memiliki kapasitas parkir yang mumpuni.
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Perda dengan nilai Rp81.716.573.026.059 dalam rapat paripurna, Selasa (14/11).
"Saat ini, kita sedang berjuang menjaga ketahanan pangan untuk siap menghadapi ancaman resesi ekonomi, ini kan perlu kerja-kerja nyata."
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
PARTAI NasDem diprediksi mendapatkan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Rencana Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membangun rumah pompa di Kali Sunter pada 2025 didukung DPRD DKI Jakarta.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bakal memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved