Pj Gubernur Jakarta-Luhut Kompak Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik

MENTERI Koordinator (Menko) bidang Investasi dan Kemaritiman (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tengah berkoordinasi dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mendorong pertumbuhan kendaraan listrik. Hal ini menjadi salah satu upaya mengatasi persoalan polusi di Jakarta.

"Saya dengan Pak Pj Gubernur tadi diskusi, bagaimana mempercepat populasi motor dan mobil listrik, sehingga kualitas udara di DKI Jakarta ini membaik," ujar Luhut saat melepas ribuan pelari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Monas Half Marathon, di Monas, Jakarta Pusat, Minggu, 2 Juli 2023. 

Luhut menjelaskan mewujudkan udara yang bersih di Ibu Kota akan memberikan keyamanan bagi masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang gemar berlari. 

Baca juga: Luhut Pastikan Impor KRL Baru tidak di Tahun Ini

"Karena orang tidak mau lari kalau kualitas udaranya tidak baik. Orang berlari harus aman," jelasnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Heru Budi menghimbau warganya untuk beralih menggunakan kendaraan listrik. Pasalnya, udara Jakarta dalam kondisi yang tidak baik. 

Baca juga: Luhut Kritik Barat Soal Solusi Perubahan Iklim: Mereka Hanya Ngomong Saja

"Pindah dari kendaraan biasa ke listrik kalau yang bisa yang mampu," kata Heru ditemui di Stasiun LRT Halim, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Juni 2023.

Heru juga sempat ditanyakan alasan memilih menggunakan mobil dinas baru berupa Toyota Innova Zenix Hybrid. Heru mengaku batal menggunakan mobil listrik Hyundai Ioniq 5 karena terbatas anggaran.

"Ya uangnya nggak ada," terangnya.

Heru menyebut harga Toyota Innova hybrid lebih terjangkau dibandingkan Hyundai Ioniq 5. Sehingga ia tidak menggunakan kendaraan listrik.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelontorkan Rp 20.337.244.795 (Rp 20,3 miliar) untuk pengadaan 23 unit mobil listrik bermerek Hyundai Ioniq 5 EV Signature. Hal ini tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (Sirup LKPP).

Anggaran itu dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023.