Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SUHU politik menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok, Jawa Barat 27 November 2024 kian memanas. Situasi ini pun mulai memantik berbagai spekulasi politik. Salah satunya isu ketakutan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap hadirnya putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep sebagai calon Wali Kota Depok di Pilkada 27 November 2024.
Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Moeloek angkat suara viralnya fenomena Kaesang Pangarep di Kota Depok sebagai calon Wali Kota Depok. Ia mengatakan, hadirnya putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dilandasi oleh triger kesadaran masyarakat Kota Depok, bahkan nasional.
Munculnya baliho serta spanduk bergambar Kaesang Pangarep yang dipasang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Depok menjadi calon Wali Kota Depok menjadi pembicaraan hangat banyak pihak, salah satunya PKS.
Baca juga: Kaesang Pangarep Nyatakan Siap Dicalonkan Jadi Wali Kota Depok 2024
Menurut dia, hadirnya Kaesang di Kota Depok bukan hanya pada sudut pandang ‘ketakutan’ PKS saja. Tapi, bagaimana kesadaran publik muncul pasca peristiwa deklarasi PSI Kota Depok.
“Menurut saya ini bukan soal ‘ketakutan’ PKS, karena posisinya mulai terusik. Upaya PSI usung Kaesang sebagai calon Wali Kota Depok dianggap triger kesadaran masyarakat kota Depok, bahkan nasional. Ternyata kita sudah dipimpin selama 20 tahun,” katanya, Rabu (7/6).
Baca juga: PSI: Kaesang Pangarep Jadi Rebutan Partai Politik
Stagnan di Bawah PKS
Dia menuturkan, selama 20 tahun PKS memimpin Kota Depok tidak dibawa ke arah yang lebih baik. Padahal, Kota Depok berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Banyak warganya yang tidak peduli terhadap Kota Depok dan hanya menjadikan Depok sebagai kota tempat tidur karena mereka beraktivitas di DKI Jakarta.
“Ini membuka mata publik, publik mulai paham ternyata Kota Depok juga perlu diperhatikan karena memiliki potensi sebagai kota modern,” ungkapnya.
Kemunculan Kaesang ini kata dia membuat masyarakat tersadar ternyata ada masalah di Kota Depok yang harus segera diselesaikan dengan baik. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang melimpah di Kota Depok harus dimaksimalkan dengan baik.
“Depok ini daerah penting, daerah penentu, karena sebaai penyangga Jakarta. Sehingga harus ada perencanaan yang matang, Depok mau dibuat apa?” Hamdi Moeloek mempertanyakan.
Selama 20 tahun kepemimpinan kata dia, Kota Depok harusnya sudah memiliki fasilitas yang baik dan menuju kota modern. Namun sampai saat ini Kota Depok perkembangan masih belum banyak terjadi.
“Harus ada rencana yang matang untuk pembangunan kota. SDM di Kota Depok berkualitas, bisa dimintakan pendapatnya,” terangnya.
Juru bicara (Jubir) PKS Muhammad Kholid menuding PSI sedang panjat sosial (pansos). Dia menuding PSI hanya sedang melakukan pansos sehingga mereka mencari sosok agar PSI bisa lebih dikenal di masyarakat.
“Semua tuduhannya tidak mendasar, mereka teman-teman PSI ini hanya sedang pansos,” tegasnya.
(Z-9)
Koalisi PKS dan Partai Golkar Kota Depok, Jawa Barat, sepakat mengusung Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan mengusung misi perubahan di Kota Depok, Jawa Barat.
Koalisi PKS dan Partai Golkar Depok sepakat mengusung Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
Enam partai politik Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) resmi mendeklarasikan Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Suri sebagai bakal calon wali kota di Pilkada 2024.
PARTAI Demokrat Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), menyerahkan nama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri sebagai bakal calon wali kota Depok.
SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) Supian Suri meraih dukungan lima partai politik sebagai calon wali kota
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
ICW melaporkan maraknya kasus korupsi terkait dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved