Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBANYAK 60,8% masyarakat mengaku puas (gabungan sangat puas 3,8% dan cukup puas 57,0%) terkait kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono selama enam bulan terakhir.
Angka-angka itu terekam dari temuan hasil survei lembaga Arus Survei Indonesia (ASI), yang dirilis 31 Mei 2023 di Jakarta.
Sebanyak 70,7% masyarakat DKI Jakarta menilai kepemimpinan Heru selama enam bulan terakhir baik (gabungan sangat baik 5,2% dan cukup baik 65,5%).
Baca juga: Pj Gubernur DKI Komitmen Ciptakan Kawasan Niaga yang Taat Aturan
Sementara, yang mengatakan tidak baik berjumlah 21,4% (gabungan kurang baik 19,9% dan sangat tidak baik 1,5%) sedang yang tidak tahu/tidak jawab 7,9%.
“Iya, kalau saya simpulkan, 60% warga DKI Jakarta mengatakan puas dan 70,7% mengatakan baik terkait kinerja beliau sebagai Pj Gubernur di DKI Jakarta dalam rentang waktu enam bulan terakhir. Artinya, kita juga mesti ukur pada bulan-bulan berikutnya bagaimana,” jelas Direktur Eksekutif ASI, Ali Rif’an, dalam pemaparan rilis survei di Hotel Cikini, Menteng, Rabu (31/5).
Sementara itu, terkait persoalan pokok warga DKI Jakarta, menurut temuan survei ASI, tiga besarnya adalah masalah macet (26,8%), harga kebutuhan pokok mahal (23,0%), dan susah mencari lapangan kerja (16,3%).
Baca juga: Soal Pembongkaran Ruko Pluit, Heru: Tidak Ada Lagi Dispensasi Waktu
“Banjir di Jakarta sudah tidak lagi jadi persoalan paling pokok saat ini, melainkan masalah macet, harga kebutuhan pokok, dan susahnya cari lapangan kerja,” jelas Ali Rif’an.
Karena itulah, menurut Ali Rif’an, preferensi pemimpin yang dibutuhkan mendatang selain soal integritas, juga orang yang bisa bekerja dengan cepat dan cekatan.
Berikut ini adalah karakter pejabat kepemimpinannya diinginkan warga DKI Jakarta: Jujur (27,0%), Cepat/Responsif (24,3%), Merakyat (18,0%), Tegas (11,5%), dan Religius (5,3%), sementara yang tidak tahu/tidak jawab 8,3%.
“Kalau melihat temuan survei kami, preferensi pemimpinan di DKI yang dubutuhkan mendatang ini selain punya integritas, ya tentu bisa bekerja dan seorang problem solver. Cepat/responsif itu kriteria yang diinginkan warga DKI Jakarta," pungkas Ali Rif’an. (Z-1)
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
NasDem bebaskan Anies Baswedan pilih wakil di Pilkada DKI
Cawagub Anies Baswedan disarankan bukan kader NasDem, PKB, dan PKS
Koalisi Indonesia Maju (KIM) menegaskan tak khawatir untuk melawan calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengapresiasi langkah yang diambil NasDem dengan mengusung Anies di Pilgub DKI.
Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah menyebut PKB menyambut baik dukungan yang dilakukan oleh NasDem.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab soal rumor dirinya diisukan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan bakal mengembalikan Jakarta seperti masa kepemimpinan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved