Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau KA Bandara Soekarno-Hatta (Basoetta) Minggu (28/5) sore.
Menhub beserta jajaran Kementerian Perhubungan serta Pj Gubernur dan jajaran Pemprov DKI Jakarta mengunakan KA Basoetta dari Stasiun Manggarai menuju bandara dan kembali turun di Stasiun BNI City.
Dalam kesempatan tersebut, Menhub mengatakan ingin memperluas layanan KA Basoetta dengan menambah titik keberangkatan yakni di Bekasi. Ia menargetkan kebijakan itu bisa dieksekusi tahun ini.
Baca juga : LRT Jakarta Bakal Diteruskan Ke Manggarai, DPRD: Subdisi Bisa Berkurang
"Kita juga ingin menjangkau lebih jauh sampai ke Bekasi. Kita akan lakukan (rute) dari Bekasi, Jatinegara, Pasar Senen, Kampung Bandan, Duri, Soetta. Artinya ada 'catchment area' Bekasi dan Jakarta. Itu adalah titik yang baru," ujar Budi, Minggu (28/5).
Ia menegaskan meskipun masih akan menggunakan jalur yang sama dengan KRL Jabodetabek dan KA jarak jauh, ia meyakini jalur baru tersebut tidak akan saling mengganggu satu sama lain.
Baca juga : HLUN 2023: Jumlah Lansia di DKI Jakarta Mencapai 1.083.720 Jiwa
"Tidak, tidak akan mengganggu. Gapeka (Grafik Perjalanan Kereta) sudah diatur," jelasnya.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Budi juga ingin agar ada peningkatan infrastruktur stasiun-stasiun yang dilalui oleh KA Basoetta. Contohnya di Stasiun Duri, ia ingin agar ada penambahan kantong parkir. Skemanya bisa dibangun oleh swasta maupun PT KAI. Tujuannya tentu agar penumpang KA bandara maupun KRL Jabodetabek semakin nyaman dalam bermobilitas.
Kemudian, Budi juga ingin agar ada integrasi moda KA Basoetta dengan moda transportasi yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Ia berharap, Pemprov DKI dapat mendukung rencana itu dengan menerapkan integrasi moda dan memberikan subsidi tarif sehingga juga terjadi integrasi tarif. Dengan integrasi tersebut, masyarakat semakin mudah dan efisien bertransportasi umum.
"Tentunya tarif tidak selesai dibahas hari ini. Akan ada pembahasan lanjutan. Tapi yang pasti semoga lebih murah," ujarnya.
Di sisi lain, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyambut baik rencana Menhub Budi.
"Kami pemda tentunya mendukung untuk kesuksesan ini dan mudah-mudaha ini bisa dimanfaatkan atau dirasakan oleh masyarakat Jakarta atau Jabodetabek," imbuhnya. (Z-5)
Ekosistem baterai untuk kendaraan listrik juga harus dapat dikembangkan di dalam negeri.
KPK mencurigai keterlibatan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam kasus suap terkait pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Rangkaian Trem Otonom telah dikirim dari Tiongkok pada awal Juli 2024.
Salah satu fakta persidangan mantan pejabat Ditjen Perkretaapian Kementerian Perhubungan Harno Trimadi menjelaskan adanya pembiayaan sewa helikonter dengan uang korupsi tersebut.
Menhub Budi Karya Sumadi menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam upaya pengembangan industri kepelabuhanan yang efisien dan berkelanjutan.
MENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan pihaknya mendukung penuh penyediaan kendaraan listrik di kawasan Ibu Kota Negara (IKN Nusantara), Kalimantan Timur.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab soal rumor dirinya diisukan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan bakal mengembalikan Jakarta seperti masa kepemimpinan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved