Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Tanggul Penahan Banjir DKI Jakarta

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto  menyerahkan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) pada lokasi pembangunan tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) untuk kawasan Kelurahan Cilincing dan Kalibaru. 

Hadi Tjahjanto menerangkan bahwa selain persoalan tanah, masih banyak permasalahan lainnya yang harus bersama-sama di DKI  ialah sampah, banjir dan kemacetan. 

“Sertipikat HPL tanggul penahan banjir ini adalah upaya yang bisa kita lakukan supaya Jakarta terhindar dari masalah banjir,” ucap Hadi lewat keterangan yang diterima, Jumat (19/5)

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi visi besar Presiden Joko Widodo, kata Hadi, telah memberikan peningkatan nilai tambah ekonomi sebesar Rp.5.219 Triliun, dan Provinsi DKI Jakarta menyumbang 120 Triliun. 

“Pada tahun 2022, nilai ekonomi yang didapat dari PNBP, Hak Tanggungan, Peralihan Hak, dan BPTHB di Jakarta mencapai Rp.120 triliun. Potensi yang sangat besar sekali,” terang mantan Panglima TNI itu.

Maka dari itu, Hadi berharap dengan adanya penahan tanggul tersebut dapat semakin meningkatan nilai tambah ekonomi baik dari segi pendaftaran tanah maupun Hak Tanggungan, serta pelayanan pertanahan lainnya.

“Kami berharap Jakarta penyerahan sertipikat tanggul penahan banjir membuat Jakarta semakin maju,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hadi turut menyerahkan sertifikat aset Pemprov DKI Jakarta sebanyak 162 bidang yang tersebar di Jakarta Utara, 118 bidang, di Jakarta Selatan, 30 bidang, di Jakarta Timur sebanyak 11 bidang, dan tiga bidang di Jakarta Barat. 

Menteri ATR/BPN juga mendeklarasikan Kota Jakarta Pusat sebagai kota lengkap serta melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi untuk bersinergi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dan asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan tanah aset  Jakarta.

“Kota Jakarta Pusat menjadi Kota ketujuh yang menjadi kota lengkap. Kami menunggu kesiapan kota lainnya, supaya DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menjadi kota lengkap,” pungkas Hadi. (H-3)