Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POLITISI Partai NasDem Handry Hanief menilai pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari 2023 dan Pilkada pada 27 November 2024 memiliki potensi kompleksitas, sehingga dibutuhkan solusi yang bersifat kelembagaan serta dukungan dari seluruh pihak.
"Sehingga terlaksana Pemilu dan Pilkada yang Jujur, Adil, Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Dengan begitu akan menghasilkan demokrasi yang berkualitas," kata Ir Handry Hanief kepada Media Indonesia, Selasa (11/4).
Menurut Handry, peran Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu menjadi sangat penting, sehingga kendala-kendala demokrasi dalam implementasinya dapat diselesaikan secara demokratis pula.
Baca juga : Korupsi Politik Pemilu 2024 Masih Akan Terjadi
Handry mencontohkan permasalahan yang harus diatasi Bawaslu diantaranya masalah politik uang atau money politic saat menjelang dan ketika pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 tersebut. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan politik uang akan dimainkan para caleg atau para calon Kepala Daerah.
"Disinilah Bawaslu harus berkoordinasi dengan instansi pnegak hukum secara intensif," tegas Handry yang kini Bacaleg DPD Nasdem Tangsel untuk Dapil Serpong.
Baca juga : Tingginya Biaya Politik Sebabkan Perilaku Koruptif
Ia menambahkan, tidak kalah penting peran pers guna mengawasi Pemilu maupun Pilkada, sebab pers selama ini cukup independen dalam menyampaikan berita dan informasi seputar Pemilu maupun Pilkada.
"saya kira kiprah teman teman kalangan jurnalis atau pers sebagai bagian pilar demokrasi sangat penting dan strategis mengawal Pemilu dan Pilkada 2024," pungkas Handry. (Z-5)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
ICW melaporkan maraknya kasus korupsi terkait dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved