Ketua DPRD DKI Sempat Peringatkan Pemprov tidak Terbitkan Sertifikat dan IMB Tanah Merah

KETUA DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mempersoalkan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat di atas kawasan peruntukan tanah kosong untuk jarak antara Depo Pertamina Plumpang dan permukiman Koja, Jakarta Utara.  

Sebagaimana yang diketahui, tahun 2021, IMB bangunan di kawasan itu diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta.

"Ya, masalahnya di situ DPMPTSP DKI menerbitkan IMB di kawasan untuk lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang," ungkap Prasetyo, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/3).

Baca juga : Lokasi di Sekitar Depo Dinilai bukan untuk Permukiman

Menurut politisi PDI-P itu, pada 2016 lalu eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, pernah mewanti-wanti agar penduduk Tanah Merah segera pindah. Sebab, lahan tersebut seharusnya menjadi zona aman (buffer zone) Depo Pertamina Plumpang sehingga tergolong zona berbahaya untuk ditempati. 

Namun, setelah pucuk kepemimpinan DKI Jakarta berganti, IMB justru diterbitkan untuk memberikan kedudukan hukum kepada warga yang ingin mengelola lahan sebagai tempat tinggal. Namun, Depo Pertamina Plumpang terbakar hebat pada 3 Maret 2023. Akibat kebakaran itu, sebanyak 19 orang meninggal dunia dan 49 orang luka-luka.

"Apa yang diwanti-wanti Pak Ahok (soal warga bertempat tinggal di sekitar Depo Pertamina Plumpang) itu kejadian kasus terbakar sekarang," ujar Prasetyo.

Baca juga : Kunjungi Korban di Rumah Sakit, Direksi Pertamina Patra Niaga Komitmen Tanggung Jawab Penuh

Dalam kesempatan itu, Prasetyo menyebutkan lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang memang bukan untuk tempat hunian.

"Ya, kan, memang sebetulnya peruntukan lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang) bukan ditempati masyarakat," tegasnya. (Z-8)