NEWSTICKER

Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft

Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause

UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah

Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi

Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

Jelang Pemilu 2024, Dinas Dukcapil DKI Targetkan 17 Ribu Warga Binaan Miliki NIK

Putri Anisa Yuliani

14/2/2023 19:22

Jelang Pemilu 2024, Dinas Dukcapil DKI Targetkan 17 Ribu Warga Binaan Miliki NIK — Petugas melakukan pengecekan sidik jari warga binaan di Rutan kelas II B Padang, Sumatera Barat, Senin (13/2/2023).(ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

JELANG Pemilu 2024, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan berbagai persiapan termasuk terkait data pemilih. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta pun terus berupaya agar semakin banyak warga memiliki dokumen administrasi kependudukan termasuk warga binaan baik di rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan

Tujuannya agar warga dapat terdata sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak politiknya saat Pemilu.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin menargetkan ada 17 ribu warga binaan yang mendapat pelayanan pembuatan dokumen administrasi kependudukan berupa perekaman data KTP-el.

"Ya ini kan kita memang sudah bekerja sama di pertengahan Januari sampai target 21 Februari. Jadi pada 21 Februari, kita menargetkan seluruh warga binaan yang sejumlah 17ribu itu seluruhnya sudah diketahui NIK-nya, agar mereka bisa mengikuti pesta demokrasi di 2024," ujar Budi di Balai Kota, Selasa (14/2).

Baca juga: Enam Cara Cek NIK Online

Ia melanjutkan, Dinas Dukcapil melakukan upaya jemput bola dengan mendatangi rutan maupun lapas untuk melakukan perekaman data KTP-el kepada warga binaan. Selain itu, juga diberikan pembaruan data kependudukan bagi warga binaan.

"Kita sedang turun memberikan layanan jemput bola untuk uji geometrik," tuturnya.

Di sisi lain, untuk data pemilih semua sudah tersentral di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

"Semua data tersentral di Dirjen, Dirjen sudah memberikan ke KPU pusat, KPU pusat sudah memberikan ke daerah-daerah," tandasnya. (OL-17)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi

Berita Lainnya

Pemprov Beberkan Alasan Penerima KJMU Dicabut, Disdik : Judi Online Salah Satunya
03/7/2024 18:03
SEJUMLAH mahasiswa Jakarta mengeluhkan namanya dicoret dari daftar penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dengan penyaluran tahap I 2024.
Dukcapil DKI Pastikan Penonaktifan NIK Tak Ganggu Pilkada
25/6/2024 20:21
Disdukcapil pastikan program penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) tidak mempengaruhi data pemilih pada Pilkada Jakarta
Fenomena 20 KK Dalam Satu Rumah, Dukcapil DKI Kaji Aturan Pembatasan
26/5/2024 15:00
Pembatasan serumah maksimal tiga KK tersebut akan berlangsung beriringan dengan penerapan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Derah Khusus Jakarta (DKJ) nantinya.
Pemprov masih Kaji Pembatasan Tiga KK dalam Satu Rumah
19/5/2024 15:49
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin buka suara terkait rencana pembatasan tiga kartu keluarga (KK) dalam satu rumah di Jakarta.
DKI Mulai Penonaktifan KTP, Dukcapil Buka Forum Sanggah Bagi Yang Keberatan
18/4/2024 13:15
Disdukcapil DKI mulai menonaktifkan NIK. Bagi mereka yang terdampak bisa mengajukan keberatan.
Pemprov Gencar Mendata Pendatang
18/4/2024 05:25
Semua pihak berhak datang berkunjung atau menetap di Jakarta. Karena itu, Pemprov DKI tidak akan melakukan operasi yustisi untuk mencegah pendatang.
Implementasi Pemadanan NIK dan NPWP: Prodi Manajemen Pajak UKI Gelar PKM untuk Sosialisasi Peraturan Baru Perpajakan
30/6/2024 11:15
Program Studi Manajemen Pajak UKI melayani warga UKI dan masyarakat terkait pemenuhan kewajiban perpajakan melalui pemadanan NIK dengan NPWP.
Paling Lambat Akhir Juni 2024, Begini Cara Padankan NIK dengan NPWP
23/6/2024 05:40
TANGGAL30 Juni 2024 akan menjadi batas akhir dari proses pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang diharuskan oleh pemerintah.
Pemerintah akan Perbaiki Data dan Penyaluran Bansos
21/6/2024 20:00
PEMERINTAH akan terus memperbaiki data hingga penyaluran bantuan sosial untuk menekan kesalahan. Penggunaan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) juga akan diperkuat
Pemilik Rumah di Jakarta di Bawah Rp2 Miliar Harus Mutakhirkan NIK kalau Mau PBB Gratis
21/6/2024 18:30
PEMILIK rumah di DKI Jakarta senilai di bawah Rp2 miliar harus memutakhirkan nomor induk kependudukan (NIK) bila ingin mendapatkan pembebasan 100% PBB P2.
Heru Budi Ubah Aturan PBB, Wajib Pajak Harus Lakukan Pemutakhiran NIK
18/6/2024 15:40
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merubah aturan pembebasan pajak bumi bangunan (PBB) bagi hunian dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar.

LOAD MORE

Opini

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji
02/8/2024 05:00
Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik
01/8/2024 08:03
Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan
01/8/2024 05:15

LOAD MORE

Kolom Pakar

Dinamika Baru Timur Tengah
29/7/2024 05:00
Memahami Perlinsos, Bansos, dan Jamsos
22/7/2024 05:00
Menyempitnya Ruang Fiskal APBN Periode Transisi Pemerintahan
15/7/2024 05:10

LOAD MORE

BenihBaik

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
26/11/2023 23:37
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
22/11/2023 19:46

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved