Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POLITIKUS Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Taufik Zoelkifli menganggap bahwa slogan Kota Jakarta saat ini tidak memotivasi warga untuk semakin maju.
"Slogan yang sekarang gak keren, gak milenial dan tidak menuntun atau memotivasi warga Jakarta tentang apa yang mesti mereka lakukan untuk memajukan Jakarta," ujarnya saat dihubungi, Senin (12/12).
Menurutnya, jika dibandingkan dengan slogan di era Anies, Jakarta Kota Kolaborasi, hal itu menumbuhkan motivasi agar warga saling berkolaborasi dan berlomba demi kemajuan Jakarta lebih jauh lagi.
Ia menganggap, Pemda DKI Jakarta kesulitan mencari konsultan branding.
"Mungkin Pemda DKI Jakarta yang sekarang kesulitan mencari konsultan branding," sambung Taufik.
Kendari demikian, pergantian slogan merupakan hak dari Heru sebagai Pj Gubernur DKI.
Baca juga: Slogan Jakarta Diganti, Heru Disebut "Pengen Eksis"
"Kalau perubahan slogan itu memang hak Penjabat yang baru," tandasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta angkat bicara terkait pergantian slogan DKI Jakarta pasca dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Diketahui kini slogan Jakarta menjadi "Sukses Jakarta untuk Indonesia" dari yang asalnya di era eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah "Kota Kolaborasi".
"Terkait dengan slogan ‘Sukses Jakarta untuk Indonesia’, Pemprov DKI Jakarta akan mempersiapkan Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk penggunaan slogan tersebut ke depannya," ujar Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta Raides Aryanto, Senin (11/12).
Raides mengatakan, adanya slogan "Sukses Jakarta untuk Indonesia" yang disandingkan dengan logo resmi Pemprov DKI Jakarta merupakan perwujudan atas dukungan Jakarta pada Ibu Kota Indonesia di masa depan tersebut.
“Jadi, tidak ada logo baru menggantikan logo PlusJakarta. Namun, Hal ini untuk mendukung, sekaligus mengajak masyarakat Jakarta, untuk bersinergi mengantarkan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara, serta sebagai bagian dari pelaksanaan program RPD,” jelasnya. (OL-4)
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
NasDem bebaskan Anies Baswedan pilih wakil di Pilkada DKI
Cawagub Anies Baswedan disarankan bukan kader NasDem, PKB, dan PKS
Koalisi Indonesia Maju (KIM) menegaskan tak khawatir untuk melawan calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengapresiasi langkah yang diambil NasDem dengan mengusung Anies di Pilgub DKI.
Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah menyebut PKB menyambut baik dukungan yang dilakukan oleh NasDem.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab soal rumor dirinya diisukan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan bakal mengembalikan Jakarta seperti masa kepemimpinan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved