Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail memiliki pendapat berbeda dengan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono soal kinerja direksi PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Ismail menilai perombakan direksi BUMD DKI itu belum perlu dilakukan.
Sebab, di tengah banyaknya tugas dan hantaman pandemi covid-19, Jakpro sukses menamatkan sejumlah tugas yang diamanatkan Pemprov DKI. Contohnya, penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E, revitalisasi Taman Ismail Marzuki, hingga pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).
"Secara prestasi ya memang berprestasi. Kan penugasannya itu banyak sekali. Mereka berhasil melakukannya," kata politikus PKS di Gedung DPRD DKI, Selasa (29/11).
Baca juga: DPRD DKI Tolak Pembangunan ITF di 3 Lokasi karena belum Layak
Berbagai hal bersifat politis, lanjut dia, seharusnya bisa dihindari. Dalam hal ini, terkait penilaian terhadap kinerja direksi Jakpro. Pernyataan Ismail menyoroti rumor KKN yang melingkupi pengangkatan 20 kepala divisi Jakpro beberapa waktu lalu.
"Harusnya ini (prestasi) juga yang menjadi bahan pertimbangan pihak terkait, yang menentukan pergantian (jabatan). Bukan hanya sekedar menangkap sisi politisnya saja," pungkasnya.
Baca juga: UMP 2023 Naik Jadi Rp4,9 Juta, Pemprov DKI: Pengusaha Menerima
"Kita mau Jakarta ini maju tanpa terlalu banyak bumbu politis. Kita harus mengedepankan objektivitas, karena Jakarta milik kita semua," sambung Ismail.
Namun, pihaknya kembali menegaskan bahwa perombakan direksi hingga komisaris BUMD, sepenuhnya menjadi hak prerogatif Pj Gubernur DKI. Sebelumnya, Pj Gubernur merombak jajaran direksi Jakpro.
Diketahui, Heru mencopot Direktur Utama Jakpro Widi Amanasto hingga Direktur Bisnis Jakpro Gunung Kartiko. Adapun Gunung Kartiko merupakan project manager untuk Formula E. Lalu, jabatan Dirut Jakpro saat ini dipegang oleh Iwan Takwin.(OL-11)
Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, secara aktif mendorong Kwarda Pramuka Jawa Tengah untuk lebih terlibat dalam kegiatan yang memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.
Orang nomor satu di Jawa Barat itu pun sempat blusukan menyusuri gang Kampung Babakan Ampera yang dihuni 1.327 Kepala Keluarga (KK
Tiga mantan gubernur di tiga provinsi belum menjadi pilihan mayoritas publik
Perayaan HUT ke-497 Kota Jakarta ini mengangkat tema Jakarta Kota Global Berjuta Pesona.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Masyarakat diharapkan dapat mengatur waktu saat kembali atau balik ke Jakarta setelah merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah di kampung halaman.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab soal rumor dirinya diisukan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan bakal mengembalikan Jakarta seperti masa kepemimpinan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved