Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jakarta Selatan (Jaksel) membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait sebagai wujud komitmen dalam mengupayakan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
"Dalam pencegahan ini, kami berkolaborasi dengan beberapa stakeholders," kata Ketua Bawaslu Jaksel Muchtar Taufiq dalam sambutannya Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu di Jakarta, Kamis (24/11).
Dia menyebutkan contoh kolaborasi pencegahan pelanggaran pemilu itu diantaranya melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif melalui Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di 10 kecamatan yang bekerja sama dengan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jaksel dan Pemerintah Kota Jaksel yang diwakili oleh Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin.
"Bersama Pak Wali (Kota Jaksel), Kesbangpol, kami turun ke lapangan berbasis RT/RW di 10 kecamatan, itu salah satunya," tambahnya.
Dia menjelaskan sebagaimana dimuat dalam Pasal 93 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki sejumlah tugas, di antaranya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa pemilu. Namun saat ini, tambahnya, Bawaslu menghadirkan wajah baru dengan tidak lagi mengutamakan pengawasan dan penindakan, tetapi pencegahan.
"Bawaslu mempunyai wajah baru; mengawasi dan menindak itu bukan lagi menjadi aliran prioritas, yang paling utama dan paling dikedepankan adalah pencegahan," jelasnya.
Terkait penindakan pelanggaran pemilu, dia mengatakan Bawaslu Jaksel menggelar Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) guna menyamakan persepsi Bawaslu, Polres Jaksel, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jaksel terkait penanganan pelanggaran pemilu.
Hal senada juga disampaikan anggota Bawaslu Jaksel Abdul Salam. Salam mengatakan penyelenggaraan rapat koordinasi itu bertujuan untuk menyamakan persepsi serta menyamakan gerak dan langkah antara tiga institusi di Sentra Gakkumdu Kota Jakarta Selatan.
"Acara ini untuk menyatukan persepsi, menyamakan gerak dan langkah antara tiga unsur yang berada di Sentra Gakkumdu, yaitu dari unsur pengawas pemilu, Bawaslu, rekan-rekan penyidik dari kepolisian, dan penuntut umum dari kejaksaan," jelas Salam.
Dia juga menyampaikan bahwa Sentra Gakkumdu Jakarta Selatan berkomitmen mewujudkan Pemilu 2024 dapat terlaksana dengan baik serta mengawasi jalannya seluruh tahapan pemilu dengan profesional dan berintegritas.
Dalam rapat koordinasi itu, Bawaslu Jaksel menghadirkan dua narasumber berpengalaman sebagai anggota Sentra Gakkumdu DKI Jakarta, yakni AKP Ahmad Fadilah dan eks Ketua Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri, guna memaparkan materi terkait tugas hingga tahapan penanganan pelanggaran pemilu. (Ant/OL-15)
Pengecekan berbagai jenis peralatan keamanan dan alat material khusus serta kendaraan dinas diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya konflik saat tahapan pemilu serentak berlangsung.
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Papua meminta bantuan 10 satuan setingkat kompi (SSK) untuk mengamankan Pemilu 2024 di empat provinsi.
Tantangan besar yang dihadapi Polri di 2023 cukup nyata, yakni menghadapi tahun politik dan Pemilu 2024.
Jumlah daerah pemilihan (dapil) serta jumlah kursi DPR untuk Pemilu legislatif 2024 telah disesuaikan berdasarkan pemekaran di wilayah Papua.
Sebelum resmi digelar pada Februari 2024, dalam beberapa bulan ke depan tahapan kampanye untuk Pemilu 2024 sudah akan dimulai oleh para partai politik peserta pemilu.
KURANG dari satu tahun lagi, negara kita akan memasuki puncak dari tahun politik nasional, yang titik momentumnya akan dilakukan dengan perhelatan pemilu.
Salinan amar putusan ini merupakan dasar untuk mengajukan secara tertulis proses pemberhentian yang bersangkutan
Bawaslu menanggapi penilaian Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penanganan pelanggaran pemilu dalam putusan sengketa hasil Pilpres 2024 yang dinilai terkesan formalistik
Penanganan dugaan tindak pidana pemilu penggunaan hak pilih orang lain yang terjadi di desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, sampai pada tahapan penerusan kepada polisi.
Presiden-Wakil Presiden 2024 telah menyerahkan dokumen kesimpulan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (16/4). Dokumen itu dinilai memiliki peran yang vital
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memutuskan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)
Bawaslu bakal mengecek alat bukti tambahan yang diserahkan tim hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved