Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil meradang lantaran laporan dugaan pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan di SMAN 3 Kota Bekasi.
Kang Emil, begitu ia biasa disapa, memposting unggahan hasil rapat silaturahmi orang tua dan komite SMAN 3 Kota Bekasi yang meminta sumbangan awal tahun sebesar Rp4,5 juta dan sumbangan bulanan Rp300 ribu hingga lulus dari sekolah.
"Di sekolah negeri baik SMA/SMK/SLB yang menjadi kewenangan Provinsi. Semua urusan anggaran pendidikan itu sepenuhnya diurus oleh negara," sebut Ridwan Kamil dalam media sosial resminya di Facebook, Instagram, dan Twitter, Rabu (16/11).
Ia menegaskan, kalaupaun ada urgensi pemungutan biaya, hal itu pun harus mendapatkan izin tertulis dari Gubernur Jawa Barat.
"Saya sudah mengirimkan Kadisdik untuk menelusuri pungutan di atas, dan segera memberi sanksi jika ada pelanggaran aturan yang disengaja oleh sekolah yang bersangkutan," tegasnya.
"Jika ada praktik keliru yang sama di sekolah-sekolah menengah negeri lainnya, segera dilapori kepada kami atau @disdikjabar," tambahnya.
Postingan Kang Emil mendapat respon luar biasa dari netizen. Untuk instagramnya, ada sebanyak 14.319 komentar yang mengeluhkan pungli tersebut. Sebelumnya, jagad media sosial juga dihebohkan beredarnya video rapat komite SMAN 3 Kota Bekasi terkait dugaan pungli di sekolah negeri tersebut.
Dalam video itu tampak seorang tengah melakukan presentasi di depan sejumlah orang yang diduga para orang tua atau wali murid. Pria itu diduga dari pihak sekolah.
"Dalam rangka mencapai ini tadi, maka dibutuhkan anggaran. Ini kebutuhannya. kebutuhan yang akan kita capai. Kalau kita sedikit rinci, 4,7 itu untuk satu kali dalam arti, sampai dengan kelas 3," kata Pria tersebut. Tampak pada layar presentasi infocus dalam rapat itu angka Rp4,7 juta.
Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak SMAN 3 Kota Bekasi atas kemarahan Kang Emil terkait dugaan pungli sekolah tersebut. (OL-8)
SEKOLAH Negeri SMA-SMK di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) dikabarkan memungut bayaran pembangunan jutaan rupiah per siswa. Bayaran tersebut lebih besar dari SMA-SMK swasta.
DUNIA pendidikan kembali dikejutkan oleh dugaan pungli di SMKN 1 Depok. Pungli di sekolah disebut bukan hal baru, tetapi lagu lama yang terus diulang-ulang, seakan tanpa efek jera.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mendesak Korlas dan Komite Sekolah dibubarkan karena marak pungli.
Dengan anggaran yang telah diluncurkan oleh Pemkab Demak, sekolah negeri tidak boleh menarik biaya dari wali murid ataupun peserta didik yang baru.
Harus ada upaya yang sistematis untuk mencegah sekaligus menindak. Hal itu bisa dilakukan melalui mata pelajuran baik itu intrakulikuler, kokurikuler, maupun ekstrakulikuler.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut Golkar masih ragu untuk mengusung Ridwan Kamil di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
Anies Baswedan unggul jauh dari dua pesaingnya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 dalam survei Indikator Politik Indonesia.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai masih ada waktu untuk mengejar ketertinggalan elektabilitas dari Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Koalisi Indonesia Maju (KIM) meminta Ridwan Kamil menaikkan lagi elektabilitas di Jawa Barat sebanyak delapan persen.
Politisi Partai Golkar Ridwan Kamil mengaku belum ada keputusan partai apakah dia akan diusung untuk maju di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta atau Jawa Barat pada Pilkada Serentak 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved