Pemkot Bekasi Larang Mobil Dinas Untuk Mudik

PEMERINTAH Kota Bekasi melarang seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayahnya menggunakan mobil dinas untuk kebutuhan mudik lebaran 2016. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran nomor 024/4425/TU yang diterbitkan Senin, 27 Juni.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Widodo Indrijantoro menyampaikan, seluruh Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) bertanggungjawab atas larangan ini. Surat edaran tersebut sudah disebarkan ke seluruh kantor SKPD yang ada di lingkup Pemkot Bekasi.

"Seluruh mobil dinas status peminjamannya sudah jadi tanggung jawab Kepala SKPD, dan tahun ini mobil dinas tidak boleh dipergunakan untuk mudik lebaran," ungkap Widodo, Rabu (29/6).

Asisten Daerah 3 Pemkot Bekasi, Dadang Hidayat menjelaskan, imbauan tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomo 87 tahun 2005 tentang pedoman peningkatan pelaksaan efisiensi, penghematan, dan disiplin kerja. Mobil dinas, hanya boleh dipergunakan untuk kebutuhan kedinasan mapun kerja di luar kota.

"Untuk itu kita imbau agar tak dipergunakan saat mudik lebaran, khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi," jelas dia.

Dadang mengatakan, apabila masih ada pegawai yang menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik, tentu saja pihaknya tak segan memberikan sanksi. Hanya saja, sanksi tersebut masih didiskusikan dengan Sekretaris Daerah Kota Bekasi selaku penanggungjawab Barang Milik Daerah (BMD)

"Sanksinya bertahap, mulai dari teguran lisan, tulisan hingga Surat Peringatan (SP)," jelas dia.

Meski demikian, Dadang mengaku pihaknya memang tak bisa menjamin pegawai akan taat dengan imbauan tersebut. Sebab, pihaknya tak memiliki tempat guna mengumpulkan seluruh mobil dinas Pemkot Bekasi yang berjumlah sekitar 3.000 unit dalam satu lokasi.

"Jadi intinya saling percaya saja satu sama lain, kami yakin pegawai akan taat pada larangan dari pimpinannya," tukas Dadang. (OL-2)