Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DALAM beberapa tahun ke depan, DKI Jakarta akan menanggalkan status Ibu Kota Negara (IKN). Presiden Joko Widodo diketahui telah memutuskan IKN berpindah ke wilayah Kalimantan Timur.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun mendukung kebijakan tersebut. Sebagai pemimpin Ibu Kota di masa transisi, Heru akan menyiapkan perubahan peruntukan lahan.
Menurutnya hal itu diperlukan, karena sejumlah gedung pemerintahan akan ditinggalkan instansi pemerintah pusat. Lahan di mana gedung tersebut berdiri, harus diubah peruntukkannya agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain.
Baca juga: PKS: Lima Tahun Tepati Janji, Anies Layak Menjadi Presiden
"Misalnya Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN, yang akan pindah. Pemprov DKI harus menyelesaikan tata ruang. Kan tidak bisa itu merah ya," ujar Heru di Balai Kota, Senin (17/10).
"Merah itu untuk kantor pemerintah, maka bersinergi dengan pemerintah daerah sekitar. Contohnya, ingin menjadi tata ruang untuk bisnis," imbuhnya.
Baca juga: Pemerintah Matangkan Insentif untuk Investor IKN Nusantara
Untuk menetapkan hal tersebut, pihaknya harus melakukan pembahasan dengan DPRD DKI Jakarta dan para ahli di bidang tata negara. Apabila usul dan aspirasi dari DPRD sudah diesuaikan, Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, seperti Kementerian PPN/Bappenas.
"Nanti kita lihat oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung kegiatan di IKN. Segera juga akan bertemu dengan Pak Kepala Bappenas," kata Heru.(OL-11)
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
NasDem bebaskan Anies Baswedan pilih wakil di Pilkada DKI
Cawagub Anies Baswedan disarankan bukan kader NasDem, PKB, dan PKS
Koalisi Indonesia Maju (KIM) menegaskan tak khawatir untuk melawan calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengapresiasi langkah yang diambil NasDem dengan mengusung Anies di Pilgub DKI.
Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah menyebut PKB menyambut baik dukungan yang dilakukan oleh NasDem.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab soal rumor dirinya diisukan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan bakal mengembalikan Jakarta seperti masa kepemimpinan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved