DPD Satkar Ulama Kota Jakbar Dukung Pj Heru Budi Hartono

KETUA Satkar Ulama Jakarta Barat (Jakbar) Mohammad N.Rudyanto Dharmawan menyatakan mendukung terpilihnya Kasetpres Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Keputusan Presiden Joko Widodo merupakan pilihan yang tanpa alasan, melainkan justru diambil dari berbagai pertimbangan yang sangat matang dengan berdasarkan pada kapasitas, kapabilitas dan pengalaman yang dimiliki Pak Heru dalam bidang pemerintahan terutama di wilayah Provinsi DKI Jakarta," ucap H. Mohammad N.Rudyanto Dharmawan, Senin (17/10/2022)

Menurut bang Moo, sapaan Ketua Satkar Ulama Jakbar ini, tak mudah bagi Presiden Jokowi untuk memutuskan seorang Pj Gubernur untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang memiliki kompleksitas permasalahan, serta untuk mempersiapkan Jakarta sebagai daerah yang sebentar lagi bukan lagi sebagai Ibukota Negara, tapi menjadi daerah yang menjadi pusat bisnis perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya yang setaraf dengan Kota New York.

Sebagai seorang Pj Gubernur, ungkap bang Moo, dalam memimpin dan mengelola Kota Jakarta dengan kompleksitas permasalahan diberbagai sector kehidupan, apalagi harus menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah yang belum sempat terselesaikan oleh gubernur yang sudah habis masa baktinya selama 5 tahun, bukanlah pekerjaan ringan. Namun, harus dikerjakan dengan kerja cerdas, iklas dan fokus, serta juga memiliki  kemampuan komunikasi, untuk mensinergikan wilayah yang dipimpinnya dengan pemerintah pusat.

"Selain itu dalam kurun waktu dua setengah tahun, Jakarta yang juga merupakan Etalase dan miniature Indonesia, maka seorang PJ Gubernur  diharapkan bisa mengikis warisan Polarisasi Masyarakat sebagai dampak kontestasi Politik sebelumnya yaitu Pilkada 2017 serta Pilpres 2019, sehingga dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 mendatang dapat dicegah terjadinya polarisasi di masyarakat, melainkan adanya proses demokratisasi yang dikelola oleh Pj Gubernur secara bermartabat," ungkapnya.

Disharmoni sosial akibat eksplorasi politik dan kompetisi politi yang tidak sehat, jelas bang Moo, membuat ibu kota negara itu butuh figur pemimpin yang kuat dan sarat pengalaman agar bisa merespon dengan cepat dinamika yang tengah berlangsung, khususnya dalam menyambut tahun politik 2024.

"Kita harus Khusnudzon bahwa Pak Heru Insya Allah mampu mengemban tugas berat ini, masyarakat diharapkan mendukung dan berani mengingatkan jika memang ada kebijakan yang sekiranya kurang relevan," tukasnya

Sementara itu, Bang Moo juga mengingatkan bahwa warga Jakarta tentunya sangat berharap agar  Pj Gubernur DKI Jakarta dapat bersikap netral dan independen serta tidak memiliki catatan keterikatan dengan konfigurasi politik dan birokrasi DKI sehingga akan leluasa melakukan terobosan-terobosan kinerja dalam tata kelola pemerintahan, sehingga dapat menciptakan harmoni masyarakat baik secara social, ekonomi, maupun politik menjadi harapan besar bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Bang Moo menambahkan, bahwa ada hal positif yang bisa dikelola oleh pemerintah berkenaan dengan demokratisasi dalam berpolitik, diantaranya adalah banyak orang menjadi lebih sadar akan politik, ingin tahu tentang kandidat dan kebijakan yang mereka tawarkan, dan berpartisipasi dalam melakukan kampanye untuk kandidat yang mereka dukung. Singkatnya, demokrasi telah mengaktifkan mereka yang sebelumnya malas berpolitik. (OL-13)