Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MASSA aksi dari Persatuan Pemuda Pembasmi Korupsi (PPPK) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengganti Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa. Mereka menyebut negara tidak kekurangan tokoh yang pintar dan jujur untuk menggantikan posisi tersebut.
“Negara ini tidak kekurangan orang pintar dan cerdas. Maka kami pikir masih ada tokoh-tokoh yang mampu menduduki posisi tersebut,” ujar Koordinator Aksi Amad, dalam narasinya di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2022).
Amad menjelaskan, Suharso harus segera dipecat karena telah melakukan beberapa kesalahan. Antara lain dugaan pemalsuan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) hingga dugaan gratifikasi.
“Kejanggalan atas meningkatnya harta kekayaan Suharso yang tidak rasional patut dicurigai dari mana asalnya. Maka kami juga mendesak BPK dan KPK untuk mengusut dugaan kasus tersebut,” jelasnya.
Amad menambahkan, Suharso juga diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Menurutnya, Suharso telah menggunakan pesawat jet pribadi untuk kepentingan di luar pekerjaan. “Kami rasa ini sangat merusak citra serta nama baik lembaga atau pejabat negara,” tutupnya.
Berdasarkan data resmi dari LHKPN yang diunggah KPK pada situs resminya, kekayaan Suharso pada 2018 sebesar Rp84juta. Kemudian, pada 2019 harta kekayaan Suharso melonjak mencapai Rp59 miliar. (OL-13)
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) merespons pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut sekitar 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran
ANALIS Utama Ekonomi Politik dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor menilai pelaksanaan program yang kurang tepat tak semata kesalahan dari satu pihak.
PPP dinyatakan tak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen pada Pileg 2024.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan fungsi perencanaan dan penajaman kegiatan pembangunan yang diagendakan pemerintah, Bappenas
Masih banyak program yang tak sesuai dengan perencanaan dan meleset jauh dari target. Salah satu yang ia soroti ialah pembelian motor trail untuk program revolusi mental.
Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk membahas kembali terkait kebijakan Tapera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved