PDI P Singgung Program Anies yang Tak Teralisasi, NasDem Keberatan

ANGGOTA Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Johny Simanjuntak, menginterupsi rapat paripurna pengumuman berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

Rapat paripurna digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9), sekitar pukul 11.40 WIB. Saat rapat paripurna berlangsung, Johny menginterupsi jalannya rapat.

Johny meminta Anies-Riza tidak lagi membuat kebijakan strategis setelah rapat paripurna ini rampung. "Yang pertama, dengan pengumuman ini, kami memaknai secara etis, saya garis bawahi secara etis agar Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur tidak lagi membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis," tegas Johny.

Kemudian, dia juga menyinggung sejumlah janji kampanye Anies saat Pilkada 2017 dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022, tidak terealisasi.

Beberapa contoh, tambah Johny, yaitu program hunian dengan down payment (DP) Rp0, OK OCE, dan naturalisasi sungai.

Baca juga: Redam Inflasi, Presiden Minta Daerah Intervensi Transportasi Pangan

Belum rampung Johny berbicara, anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI menyatakan, berkeberatan dengan interupsi Johny. "Interupsi, Fraksi Nasdem keberatan," sebut seorang anggota Fraksi Nasdem.

"Oke, baik, catat," balas Johny kepada anggota Fraksi Nasdem tersebut.

Adapun DPRD DKI Jakarta mengumumkan usulan berakhirnya masa jabatan Anies-Riza dalam rapat paripurna pada hari ini.

Setelah resmi diumumkan, usulan tersebut akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, untuk ditindaklanjuti Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Maka saudara Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria masing-masing sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah masa jabatan 2017-2022 diusulkan pemberhentian sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena itu, jangan sampai melantik pejabat teras yang baru lagi," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, Selasa (13/9). (OL-4)