Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TIM Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan (Tampak) dan puluhan warga menggelar aksi '1.000 Lilin Keadilan' bagi Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (22/7) malam.
Aksi itu dimulai pada pukul 19.10 WIB, dengan membentang spanduk dan menyalakan lilin di kawasan Bundaran HI.
"Terima kasih Satpol PP yang sudah mengingatkan prokes (protokol kesehatan) kepada kita, kami mohon izin menggunakan tempat ini hingga pukul 20.00 WIB sesuai dengan ketentuan, teman-teman dimohon untuk tidak terprovokasi," kata salah satu anggota Tampak, Saor Siagian, di lokasi.
Dalam aksi tersebut, para peserta mencoba mengelilingi Bundaran HI sembari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Namun, petugas sudah keburu mencegah massa untuk berkeliling.
Mereka kemudian memilih aksi untuk menyalakan lilin di satu titik. Terlihat menyalakan lilin itu sebagai simbol solidaritas terhadap Brigadir J.
Baca juga: 7 Dokter Forensik Dilibatkan dalam Autopsi Ulang Jenazah Brigadir J
Beberapa orang peserta tampak membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka yang bertuliskan 'Doa bersama untuk almarhum Brigadir Joshua Hutabarat'.
Meski terjadi aksi solidaritas tersebut, lalu lintas di kawasan Bundaran HI terlihat lancar dengan sejumlah petugas terlihat berjaga di lokasi. Mereka bubar usai diimbau oleh petugas.
Kapolsek Metro Menteng Ajun Komisaris Besar Netty Rosdiana Siagian mengatakan, Bundaran HI bukan untuk tempat melakukan aksi.
Dia menyebut sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 tentang pengendalian penyampaian pendapat di muka umum, maka pihaknya pun mengimbau massa aksi untuk bubar.
"Mengimbau untuk bubar, jadi bukan dibubarkan terpaksa, mengimbau untuk mengerti aturan," tutur Netty di lokasi aksi.
Massa aksi tersebut membubarkan diri meninggalkan Bundaran HI pada pukul 20.10 WIB. (Ant/OL-16)
Betapa kekuasaan saat itu telah menjadikan hukum sebagai alat untuk menindas lawan politik.
Sejumlah kendala dihadapi Kejaksaan dalam penegakan hukum dan keadilan. Di antaranya keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, intervensi politik dan korupsi.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyesalkan insiden pemberhentian seratusan guru honorer di Jakarta secara sepihak melalui sistem ‘cleansing guru honorer'.
WAKIL Presiden atau Wapres Ma’ruf Amin menegaskan konflik di Palestina bukan dilatarbelakangi masalah agama, tetapi masalah politik dan kemanusiaan.
PENGADU dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terkait asusila dengan teradu Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di DKPP, yakni CAT, akhirnya buka suara.
Soekarno juga berhak mendapat perhatian. Kesejahteraannya juga harus diperhatikan oleh negara.
Serorang residivis babak belur dihajar massa setelah terpergok mencuri sepeda motor. Kepolisian mengamankan pelaku ke Mapolres Brebes.
PIHAK kepolisian mulai membubarkan massa aksi yang masih bertahan di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).
POLRI mengantisipasi aksi massa usai pengumuman hasil Pemilu 2024 yang akan diumumkan KPU pada Rabu, 20 Maret 2024, malam.
AKADEMISI Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengkritik keras tingkah pemerintah yang disebut sudah merusak demokrasi.
POLISI mengambil tindakan untuk membubarkan massa demo Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang memblokade ruas Tol Dalam Kota, tepatnya di depan gedung DPR/MPR.
Aksi serentak mahasiswa 11 Januari lalu, membuktikan ada puluhan ribu mahasiswa yang memiliki kegelisahaan yang sama terhadap kondisi bangsa
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved