Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BANYAK penolakan akibat perubahan nama jalan yang dilakukan. Pemprov DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta,Ahmad Riza Patria telah mengambil sikap.
Menurutnya, warga tidak perlu khawatir terkait persoalan perubahan dokumen data diri seperti KTP, SIM, STNK dan lainnya.
Baca juga: Polisi Tangkap Penabrak Sopir Travel Hingga Tewas di Jaksel
"Seperti STNK yang tidak mesti harus langsung diubah, jadi saya kira masyarakat tidak perlu khawatir," ujarnya kepada Wartawan di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (1/7).
Ia menegaskan, identitas yang belum diganti sesuai dengan nama jalan baru, tidak serta menyebabkan permasalahan dikemudian hari.
"Tidak berarti kalo belum diganti kemudian identitasnya bermasalah, tidak yaa," paparnya.
Lebih lanjut, Ariza mengatakan, penolakan dari warga atas pergantian nama jalan tidak perlu dipermasalahkan. Sebab, pihaknya melakukan pergantian nama tersebut untuk memberikan penghargaan dan penghormatan kepada tokoh Betawi yang namanya dipakai.
"Jadi tidak usah terlalu dipermasalahkan. Semua pergantian nama ini dimaksudkan baik untuk memberikan penghargaan penghormatan pada para tokoh betawi, tokoh Jakarta, juga ke depan supaya kita mengingat, mengenang dan bisa meneladani para tokoh-tokoh tersebut," papar Ariza.
Pemprov DKI tidak akan membatalkan kebijakan pergantian nama jalan meski diprotes warga. Karena ia menilai, hingga saat ini tidak ada permasalahan yang serius atas keputusan tersebut.
"Sejauh ini tidak ada masalah," tegasnya. (OL-6)
Riza menyampaikan rasa syukurnya bisa mendampingi Gubernur Anies Baswedan dalam 2,5 tahun terakhir.
Di wilayah Jakarta khususnya, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan akan berpotensi mengalami banjir.
Anies pun diminta tidak menggunakan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan kampanye terselubung.
Politikus Partai Gerindra itu yakin Transjakarta tidak akan sembarangan dalam melakukan pembangunan infrastruktur, apalagi yang melibatkan ODCB.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan mengecek kebenaran dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan salah satu oknum lurah.
Ariza, sapaan akrabnya, berharap kebijakan khusus untuk mengatasi persoalan kemacetan Ibu Kota dapat segera keluar, sebelum dirinya lengser dari jabatan Wagub DKI Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved