DLH DKI Dorong Uji Emisi Jadi Syarat Perpanjangan STNK

DINAS Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta terus menggalakkan program uji emisi kendaraan bermotor guna menekan polusi udara. Sebab, menurut data, polisi udara terbesar di Ibukota berasal dari kendaraan bermotor.

Kepala DLH DKI DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan pihaknya bekerjasama dengan berbagai pihak guna menggalakkan uji emisi salah satunya dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI hingga Kepolisian melalui Samsat.

"Jadi data kendaraan sudah punya. Jadi kalo selama ini manual, jadi sekarang data kita sudah sinkron. Dari situ kemudian kita juga coba lagi untuk mensinkronkan dengan perpanjangan STNK, banyak data. Kemudian juga dengan pihak kepolisian, bagaimana uji emisi ini sanksinya bisa kita terapkan," ungkapnya di Gedung DPRD DKI, Senin (23/5).

Ia pun mendorong, uji emisi bisa menjadi syarat bagi warga yang hendak memperpanjang STNK kendaraannya.

"Kalau kita sudah kerjasama dengan kepolisian, Samsat, niat kita untuk mempersyaratkan untuk kendaraan yang lulus uji emisilah yang bisa memperpanjang STNK. Itu kan bisa lebih meningkatkan kesadaran masyarakat uji emisi," tuturnya.

Sementara itu, sanksi tilang bagi kendaraan bermotor yang belum uji emisi belum diberlakukan. Sebab, DLH DKI masih harus terus meningkatkan jumlah bengkel yang bisa menyediakan fasilitas uji emisi. Selama ini, uji emisi gratis hanya disediakan oleh DLH DKI.

Sementara untuk bengkel, fasilitas tersebut berbayar sesuai dengan layanan yang diberikan oleh bengkel namun tetap tidak memberatkan konsumen. Jumlah bengkel yang bisa menyediakan layanan uji emisi di Jakarta masih terbatas. Padahal terdapat 14 juta lebih kendaraan bermotor di Ibukota.

"Satu hal ya g menjadi tantangan ke depan, terhadap bengkel uji emisi, teknisi uji emisi, kemudian penyediaan peralatan uji emisi. Karena memang kami berharap bengkel ini sudah siap. Jadi tidak bisa hanya uji emisi gratis saja dari pemerintah, tapi juga kesadaran dari pemilik kendaraan juga harus sadar sendiri," tandasnya. (OL-13)