Tarif Taksi Online Masih Dikeluhkan

MESKI pemerintah telah memberikan lampu hijau terhadap taksi berpelat hitam yang beroperasi secara online atau daring, permasalahan tarif yang diterapkan masih menjadi perdebatan.

Humas Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD), Daelami mengatakan, pihaknya meminta pemerintah memperjelas penerapan tarif taksi daring meski izin sebagai angkutan sewa tengah berjalan.

"Tuntutan kami memang mengenai perizinan taksi online baik Uber maupun Grab. Saat ini izin angkutan sewa berjalan. Cuma yang kami tuntut saat ini mengenai aturan tarifnya," jelasnya, Rabu (1/6).

Daelami menjelaskan, dalam undang-undang angkutan, penerapan tarif angkutan sewa itu berdasarkan kesepakatan antara penumpang dengan pengemudi. Namun, saat ini penerapan tarif masih ditentukan perusahaan baik Grab maupun Uber yang dianggap merugikan angkutan umum.

"Kami tidak bisa bersaing (tarif). Tarifnya mereka kan tau sendiri dibawah kita. Itu yang kami tuntut, mereka menentukan tarif seenaknya tanpa ada aturan main dari pemerintah," katanya.

Saat ditanya masih banyaknya unit mobil baik Grab dan Uber belum menuntaskan uji KIR sebagai syarat pemenuhan izin operasi, Daelami menegaskan saat ini pihaknya masih menunggu sikap dari pemerintah soal sanksi yang diberikan.

Seperti diketahui, izin menjalankan uji kir di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) tercatat 3.233 unit. Sebanyak 329 unit di antaranya telah lolos uji kir. Namun batas waktu yang diberikan saat ini sudah lewat batas waktu yang diberikan, 31 Mei 2016 "Kami masih menunggu perkembangan (apa sanksi dari pemerintah)," tegas Daelami

Ketua Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia (PPRI), Ponco Seno mengatakan, pihaknya saat ini tengah mempercepat proses uji KIR dengan menargetkan 500 unit setiap harinya. "Sudah 178 unit yang di uji KIR dari target yang kami ajukan 3500 unit," ujar Ponco. (OL-2)