Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyebutkan anggaran pengadaan baju dinas DPRD DKI senilai Rp1,7 miliar sudah melalui berbagai pertimbangan. Harga tersebut pun dinilainya wajar karena akan dibagi untuk 106 anggota DPRD DKI.
Anggaran pengadaan baju dinas dilakukan setiap tahun untuk lima potong baju yakni jas untuk acara resmi, baju adat betawi, dan baju safari. Mujiyono pun berpendapat tidak ada yang salah dalam pengadaan baju dinas anggota DPRD DKI karena sudah sesuai aturan yakni Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2017.
Jika dihitung, maka tiap anggota DPRD DKI akan mendapatkan lima potong baju seharga masing-masing Rp16 juta per potongnya.
"Jadi lima potong itu sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2017. Disebutkan di pasal 13 dan 14," ujar Mujiyono saat dihubungi, Selasa (29/3).
"Lima potong salah satunya yang menjadi ciri khas daerah. Salah satunya baju betawi. Harganya sesuai dengan e-budgeting dan dilelang terbuka," jelasnya.
Anggaran pengadaan baju dinas tersebut diajukan oleh Sekretariat DPRD DKI dan disetujui oleh DPRD DKI.
Selain untuk baju adat Betawi, anggota pun diberi kebebasan untuk membuat baju jenis lainnya sesuai kebutuhan selama menjabat sebagai anggota DPRD DKI selama nilainya tidak melebihi pagu anggaran.
"Ada yang bikin jas empat-empatnya, ada yang bikin ini, atau ada yang bikin baju Betawi 2 potong," tandasnya. (OL-12)
---
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai pengawasan anggaran dan distribusi dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara ketat
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Anggaran makan bergizi gratis yang merupakan program gagasan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sempat ramai diperbincangkan
Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan didorong untuk direvisi untuk pemerataan pendidikan gratis di tingkat SD hingga SMA.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas menjadi Rp7.500 per anak. Anggaran tersebut akan berbeda setiap daerah.
SAAT ini ramai diperbincangkan mengenai program makan siang gratis atau makan bergizi gratis dari presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved