Wagub DKI Pastikan Program Penanggulangan Kemiskinan Berdampak

WAKIL Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan arahan untuk memastikan semua program penanggulangan kemiskinan dapat secara efektif menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kota Jakarta.

Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Pertama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

Pihaknya pun menekankan pentingnya satu basis data rujukan utama (Basis Data Terpadu) agar pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di Jakarta lebih efektif dan optimal. Ketersediaan satu rujukan utama Basis Data Terpadu disebutnya merupakan hal substansial untuk mewujudkan komplementaritas program. Basis Data Terpadu ini juga diharapkan dapat memperkuat fungsi kelembagaan serta meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi program.

"Dalam Rapat Koordinasi TKPK kali ini, saya berharap momen ini dapat menjadi platform kolaborasi lintas sektor untuk bersama-sama memetakan akar permasalahan dan merumuskan strategi yang terbaik dalam rangka penggunaan satu rujukan utama Basis Data Terpadu yang dikelola oleh sebuah Sistem Informasi Kesejahteraan Rakyat berbasis Teknologi Informasi," ucap Ariza di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat.

Baca juga: BPS Catat Angka Kemiskinan di Jakarta pada 2021 Turun 0,05%

Seperti diketahui, saat memasuki era society 5.0, keberadaan sistem informasi berbasis teknologi informasi yang saling terintegrasi merupakan keniscayaan. Sistem Informasi dapat dengan cepat dan akurat melakukan integrasi berbagai data serta interoperabilitas dengan sistem lainnya tanpa batas waktu dan jarak. Oleh karena itu, perlu diwujudkan sebuah Sistem Informasi dalam pengelolaan Basis Data Terpadu.

"Basis Data Terpadu juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan status kesejahteraan penduduk, serta riwayat program-program yang diterima oleh penerima manfaat; baik itu rumah tangga, keluarga, individu maupun kelompok. Hal-hal tersebut merupakan dasar yang penting dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi program," jelas Ariza.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Selain itu, tentunya dibutuhkan terus dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait untuk keleluasaan akses dan pengembangan data sasaran, antara lain data kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, yang diharapkan antara data satu dan lain akan saling melengkapi dan mengonfirmasi.

Dengan demikian, upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas data dan program penanggulangan kemiskinan.

"Saya meminta, koordinasi tidak berhenti di momen rapat kali ini. Koordinasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan agar dilanjutkan untuk menghasilkan sebuah grand design Pengembangan Pengelolaan Data Terpadu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Jakarta," ungkapnya.

Ia pun menegaskan, setiap langkah yang dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan agar dipastikan sejalan dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) yakni: universal, integration dan no one left behind.

"Pada akhirnya, kita bisa bersama-sama mewujudkan visi pembangunan Kota Jakarta yang maju kotanya dan bahagia warganya," tutupnya.(OL-5)