Produsen Tahu Tempe DKI Minta Bulog Urus Tata Kelola Kedelai

PUSAT Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta meminta agar tata kelola niaga kedelai dikembalikan kepada Bulog. Hal tersebut sudah terjadi sebelum era 1998.

Setelah 1998, tata kelola kedelai diberikan kepada pihak swasta. Kebijakan itu yang diduga menyebabkan pemerintah sulit mengendalikan harga kedelai.

Permintaan ini diadukan Puskopti DKI kepada Ketua DPRD DKI Jakarta, yang juga anggota Fraksi PDIP, Prasetyo Edi Marsudi, melalui audiensi di Gedung DPRD DKI. Prasetyo pun segera menghubungi Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo.

Arief yang baru saja dilantik, meminta agar ada surat permohonan resmi yang dilayangkan kepada Badan Pangan Nasional. "Ini ada penjelasan dari Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan. Soal kedelai, silakan membuat surat kepada Bulog. Tembusannya kepada Badan Pangan Nasional," jelas Prasetyo, Rabu (23/2).

Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa tata kelola harga kedelai impor sesungguhnya berada di tangan pemerintah pusat. Namun, pihaknya berupaya membantu masyarakat, khususnya pengusaha tahu tempe, yang saat ini mengalami kesulitan.

Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menyatakan pihaknya segera memanggil direksi BUMD DKI yang bergerak di bidang pangan. Tujuannya, mencari solusi atas persoalan tersebut.

"Ada rencana untuk membicarakan ini dengan PT Food Station Tjipinang Jaya. Ini urusannya sudah menyentuh masyarakat. Makanan tempe tahu itu dasar sekali. Pak Jokowi saja, kalau makan harus ada tempe tahu," tutur Gembong.(OL-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Tesa Oktiana Surbakti