Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut kalangan investor enggan memberikan sponsor kepada Formula E karena event ini diseret ke ranah politik. Sedangkan, para investor tidak mau terang-terangan terlibat dalam kompetisi politik.
Pras, sapaan karibnya, mengatakan, awal mula Formula E menjadi agenda politik adalah saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumpulkan tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta untuk mangkir dalam Paripurna Interpelasi Formula E yang diinisiasi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
“Setelah waktu itu semua terkait Formula E adalah peristiwa politik,” kata Pras dalam keterangan tertulis, Kamis (3/2).
Yang perlu diketahui dalam hal ini, sambungnya, Pemprov DKI Jakarta menyatakan sebagai pihak penyelenggara Formula E. Itu dibuktikan dengan instruksi Gubernur kepada Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menganggarkan dan membayar commitment Formula E sebesar Rp560 miliar.
Namun pada 2021, Anies menyebut gelaran Formula E adalah Bussines to Bussines. Artinya Pemprov tidak lagi terlibat. Kemudian, Anies menunjuk politikus sebagai Ketua Pelaksana atau Organizing Committee Formula E.
Baca juga: KPK Benarkan Periksa Anggota DPRD DKI Jakarta terkait Formula-e
Pras mengatakan, dengan rangkaian peristiwa tersebut menjadi penyebab Formula E tidak diminati investor. Terlebih, Oktober tahun ini jabatan Anies sebagai gubernur bakal berakhir.
“Pengusaha nggak mau terlibat dalam kegaduhan politik. Makanya mereka nggak mau investasi di Formula E,” tukasnya.
Seperti diketahui, tender pembangunan sirkuit Formula E dinyatakan gagal berdasarkan pengumuman di situs e-procuremet PT Jakpro pada Senin (24/1).
Selain gagal tender, penyelenggara hingga kini belum bisa mengantongi siapa saja yang bakal mensponsori balap tersebut.
Direktur Pengelolaan Aset PT Jakpro yang juga Managing Director Formula E Gunung Kartiko mengklaim sponsor untuk pembiayaan sirkuit Formula E itu ada, meski belum bisa dipastikan.(OL-5)
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
PARTAI NasDem diprediksi mendapatkan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Rencana Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membangun rumah pompa di Kali Sunter pada 2025 didukung DPRD DKI Jakarta.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi menjadi saksi dalam sidang dugaan rasuah pengadaan lahan di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur, di Pengadilan tipikor.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bakal memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta.
DPRD meminta Pemprov DKI Jakarta melanjutkan program pengerukan dan pelebaran kali untuk antisipasi banjir.
Legislatif dan eksekutif juga sangat membutuhkan peran wartawan untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat melalui berita-berita yang konstruktif.
Kemacetan terjadi lantaran pengusaha kuliner atau coffee shop di sekitaran Jalan Tulodong tidak memiliki kapasitas parkir yang mumpuni.
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Perda dengan nilai Rp81.716.573.026.059 dalam rapat paripurna, Selasa (14/11).
"Saat ini, kita sedang berjuang menjaga ketahanan pangan untuk siap menghadapi ancaman resesi ekonomi, ini kan perlu kerja-kerja nyata."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved