Bogor Perketat Prokes Covid-19 Antisipasi Libur Tahun Baru

Dandim 0606 Kota Bogor, Kolonel Inf Roby Bulan mengatakan protokol kesehatan (prokes) di tempat-tempat wisata di Kota Bogor, harus dan akan diperketat.

Demikian diungkapkan Roby usai mengikuti rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan dalam menentukan penanganan pencegahan Covid-19 di lokasi wisata secara zoom meeting, kemarin.

Selain itu, lanjutnya rakor yang Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) itu juga sekaligus menghimbau masyarakat jangan sampai lengah.

Hal ini mengingat sebentar lagi akan memasuki libur panjang akhir tahun yakni natal dan tahun baru.

Rakor tersebut diikuti pimpinan daerah di seluruh Indonesia, tak terkecuali Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah, Dandim 0606 Kota Bogor, Kolonel Inf Roby Bulan dan perwakilan Polresta Bogor Kota di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor.

Para pimpinan daerah diminta untuk menyiapkan instrumen-instrumen aturan tambahan yang nantinya disebar ke masyarakat dan pelaku usaha.

"Ya mungkin nanti akan ada aturan tambahan bisa surat edaran atau Perwali terkait pencegahan gelombang ketiga Covid-19 di libur natal dan tahun baru," kata Roby.

Untuk diketahui, saat ini angka Covid-19 di Kota Bogor memang sudah menurun. Kota Bogor saat ini berada di level 1 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan angka capaian vaksinasi sudah 87 %.

Dengan status itu, jumlah pengunjung ke tempat wisata sudah bisa mencapai 75 persen.

Meski demikian, pihaknya mengingatkan agar jangan terlena dan tidak boleh melupakan protokol kesehatan.

Karena di sisi lain, Kota Bogor merupakan lokasi transit warga Jakarta yang berwisata ke Kabupaten Bogor atau ke Cianjur yang juga perlu diperketat. "Kita belajar dari pengalaman pada saat libur Idul Fitri yang saat itu vaksin masih rendah dan terjadi pelanggaran di obyek wisata, munculah gelombang kedua, ini jangan terulang lagi," tegasnya.

"Harus ketat diprokesnya termasuk di aplikasi Peduli Lindungi bisa kita terapkan lagi di tempat umum, fasilitas umum, tempat wisata, pusat perbelanjaan. Ini salah satu upaya membatasi masyarakat yang belum vaksin agar tidak berkeliaran," tambahnya.

Sementara untuk opsi pemberlakuan kendaraan ganjil genap (gage) akan mengelar rapat lanjutan untuk membahasnya.

"Kita akan rapat lanjutan. Yang pasti Pemkot Bogor bersama Forkopimda akan mengeluarkan instrumen berupa surat edaran kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang pentingnya prokes menghadapi libur akhir tahun."

Di tempat berbeda, Wakil Bupati Iwan Setiawan mengatakan Kabupaten Bogor masih berada di level 3 sehingga masih banyak kegiatan baik itu pariwisata.

Menurutnya, saat ini pihaknya sedang melakukan penguatan prokes dan pembatasan mobilitas salah satunya destinasi wisata kawasan Puncak. "Insyaallah kami dengan Forkopimda akan membuat satu formula bagaimana untuk mengantisipasi lonjakan kegiatan masyarakat maupun wisatawan di akhir Desember". Hal itu diungkapkan Iwan usai mengikuti Rakor secara virtual dengan Dirjen Perhubungan Darat.

Bersama Forkopimda, Dinas Pariwisata dan Satgas Covid-19 kecamatan, lanjutnya, pihaknya juga fokus untuk menginspeksi ke tempat-tempat wisata luar ruang, tempat camping, wisata alam, curug. Kemudian lokasi wisata yang sekarang trend, camping ground.

"Sekarang tidak banyak yang berwisata di hotel paling ke villa dan ke tempat-tempat alam.Yang di tenda-tenda itu mulai meninggi okupansinya dan ini menjadi trend baru di Puncak. Untuk itu kami fokus bagaimana mentreatment para pelaku wisata dan pelaksana wisata di Puncak ini untuk menerapkan prokesnya. Kami dengan disbudpar serta satgas kecamatan terus rutin mengedukasi para pelaku wisata Puncak," tutur Wabup Bogor.

Sebelumnya di rakor tersebut, Dirjen Hubungan Darat Kemenhub, Budi Setyadi, mengatakan, kegiatan masyarakat saat ini cenderung ingin keluar rumah, dan berbondong-bondong untuk melakukan perjalanan terutama berwisata ke beberapa lokasi yang ada di Indonesia.

Dia menyebut, kecenderungan ini tidak hanya terjadi di Jawa, namun juga di Sumatera dan di beberapa daerah yang lain. "Kondisi seperti itu, perlu diwaspadai.

Kalau kita tidak berhati-hati dan tidak waspada, bisa saja nanti terjadi lonjakan ketiga pada saat natal dan tahun baru," tandasnya.

Terkait itu, pihaknya telah mengirimkan surat kepada para gubernur, bupati/walikota untuk mewaspadai dan melakukan mitigasi, terutama dari aspek manajemen rekam lantas untuk pembatasan pengunjung ke masing-masing kawasan atau lokasi wisata.

Hal itu dilakukan karena biasanya kalau terjadi satu klaster di beberapa lokasi wisata, nanti yang menjadi persoalan utama adalah menyangkut masalah mobilitas atau transportasi. "Kami sangat berharap kepada para bupati, wali kota, kapolres, juga dandim, untuk bisa saling berkolaborasi melakukan upaya pembatasan di masing-masing lokasi. Utamanya pembatasan pengunjung di beberapa lokasi wisata yang cenderung sangat diminati masyarakat," tutupnya. (OL-12)