Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada LBH DKI Jakarta yang belum lama ini menyerahkan rapor evaluasi 4 tahun kepemimpinannya di Ibu Kota.
Anies pun mengungkapkan apresiasinya terhadap LBH DKI yang sudah memberikan perhatian terhadap tata kelola pemerintahan. "Terkait LBH, kami ucapkan terima kasih. Senang sekali bahwa LBH memberikan energi, perhatian dan waktu untuk memikirkan Jakarta," ujar Anies di Gedung DPRD DKI, Selasa (19/10).
Menurut dia, masukan dari LBH DKI Jakarta akan menjadi rekomendasi yang sangat baik bagi Pemprov DKI Jakarta. Anies juga berjanji akan terus melakukan perbaikan dalam memimpin Ibu Kota di sisa masa jabatannya.
Baca juga: LBH DKI Kritik 4 Tahun Jabatan Anies, Pemprov: Kami Terbuka
"Kami berharap manfaat dari LBH bukan hanya dirasakan Pemprov DKI. Mudah-mudahan perhatian yang sama diberikan ke seluruh pemprov di Indonesia. Sehingga, manfaat dari LBH dan laporannya itu dirasakan semua gubernur dan pemprov," imbuhnya.
Sebelumnya, LBH DKI menyerahkan rapor merah evaluasi empat tahun masa kepemimpinan Anies Baswedan. LBH DKI mencatat masih terjadi penggusuran yang tidak manusiawi selama kepemimpinan Anies. Bahkan, Anies dinilai masih menggunakan aturan yang dibuat oleh mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam upaya penggusuran tersebut.
Baca juga: PSI Pertanyakan Realisasi Program Rumah DP Rp0 Pada Anies
"Penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta. Ironisnya, perbuatan tersebut dijustifikasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki perspektif HAM. Peraturan Gubernur DKI 207/2016, merupakan salah satu ketentuan yang digunakan Pemprov DKI untuk penggusuran," papar advokat LBH DKI Jakarta Charlie Abajilie.
"Pergub yang ditetapkan pada masa Gubernur Basuki, justru dipertahankan dan digunakan hingga saat ini. Seperti, dalam beberapa kasus penggusuran paksa yang menimpa warga Menteng Dalam, Pancoran Buntu II, Kebun Sayur, Kapuk Poglar, Rawa Pule, Guji Baru dan Gang Lengkong Cilincing," imbuhnya.
Selain itu, Anies dinilai hanya gimmick dalam program pembangunan kampung susun di sejumlah lokasi, yang sebelumnya mengalami penggusuran. Misalnya, wilayah sBukit Duri dan Kampung Akuarium. LBH menemukan bahwa rumah susun yang dibangun untuk warga tidak sepenuhnya menjadi milik warga, namun disewakan.(OL-11)
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved