Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta wali kota untuk menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik. Pihaknya pun berharap para wali kota di Jakarta tidak terpengaruh iming-iming dari pengembang.
"Saya ucapkan kepada wali kota yang baru saja dilantik, selamat bekerja. Pesan saya satu, jangan sampai jadi kacung pengembang," ujar Edi dalam keterangan resmi, Rabu (13/10).
Baca juga: DKI Siagakan 1.262 Lokasi Pengungsi untuk 105.804 jiwa
Pesan tersebut disampaikan Pras, sapaan akrabnya, ketika merespons pelatinkan dua wali kota oleh Gubernur DKI Anies Baswedan pada Rabu (13/10). Diketahui, Munjirin dilantik sebagai Wali Kota Jakarta Selatan dan Yani Wahyu Purwoko dilantik sebagai Wali Kota Jakarta Barat.
Menurutnya, dua kota administrasi tersebut memiliki persoalan yang hampir sama. Salah satunya, masalah kewajiban pengembang untuk menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum kepada Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga: Lantik Pejabat Baru, Anies Minta Tuntaskan Target hingga 2022
Apalagi, sudah ada Perda DKI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. Aturan itu juga diperkuat Pergub DKI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyerahan Kewajiban dari Pemegang Izin dan Non-Izin.
"Itu aset yang bisa menjadi pendapatan daerah. Makanya, jabatan wali kota itu ujian. Mau membela warga atau pengusaha," tukas Pras.
Lebih lanjut, dia menyoroti persoalan aset di Pemprov DKI, yang kerap bermasalah. Serta, menjadi pembahasan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Ini yang harus diberesin. Pengembang besar-besar memang, tapi kita jangan takut, karena kita taat konstitusi,” katanya.(OL-11)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
BAKAL Calon Wali Kota Medan dari Partai NasDem, Rico Waas memastikan akan memberikan ruang yang besar untuk seniman dan pegiat literasi jika menang dalam Pilkada 2024.
SUAMI Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri mengakui sudah menyandang status tersangka.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan sosialisasi tahapan pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2024.
Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik di Jakarta. Kesiapan sarana dan prasarana serta keamanan di Jakarta jauh lebih baik dan lengkap dibandingkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Mensesneg Pratikno mengungkapkan alasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN karena mempertimbangkan pelantikan Presiden terpilih Prabowo.
Pelantikan Teguh Prakosa sebagai Wali Kota Surakarta menggantikan Gibran Rakabuming Raka dilakukan Jumat (19/7) malam ini di Semarang, Jawa Tengah.
KPK mengingatkan tiga wakil menteri yang baru dilantik untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) usai menduduki jabatan baru
Sudaryono menegaskan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur pada Pilkada Jawa Tengah.
ANALIS kebijakan ekonomi Apindo Ajib Hamdani memaknai pelantikan tiga wakil menteri (wamen) oleh Presiden Joko Widodo untuk memuluskan transisi pemerintahan kepada Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved