DPR Minta Kasus Pengeboran Ilegal di Halim Diusut

KOMISI I DPR meminta aparat penegak hukum segera melakukan pengusutan atas kasus pengeboran ilegal yang dilakukan 7 pekerja PT Geo Central Mining (GCM) di area Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi I Charles Honoris kepada wartawan di Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Rabu (27/4). "Komisi I ingin segera diproses apabila ada pelanggaran hukum karena itu (insiden) masuk wilayah yang bukan seharusnya," katanya.

Menurut dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melalui Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna, sudah menegaskan bahwa lahan tersebut belum dibebaskan sehingga tidak boleh dilakukan kegiatan apa pun di sana.

PT GCM, sambung dia, merupakan pihak rekanan dari PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang ditunjuk sebagai pihak pelaksana proyek. "Seharusnya tidak ada kegiatan meski mengatasnamakan perusahaan."

Insiden penangkapan 7 pekerja GCM pada Selasa (26/4) pagi diharapkan menjadi pelataran dan tidak terulang. Charles menilai pelanggaran prosedural izin dengan menerobos area terlarang tersebut ditengarai karena minimnya koordinasi antara instansi terkait dan TNI AU.

Charles menambahkan, mekanisme pelepasan aset negara termasuk lahan militer milik TNI AU tetap diputuskan melalui pembahasan di DPR. Sejauh ini belum pernah ada pembahasan soal rencana pembebasan lahan tersebut.

"Ini namanya perusahaan ngeyel. Sudah tahu TNI AU tidak mau lepas asetnya, tapi masih saja melakukan pengeboran lahan. Harus diselidiki sampai ada titik jelasnya," pungkas dia. (Gol/OL-5)