Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Demotivasi Pegawai Pemkot Depok Picu Serapan APBD 2021 Minim

Kisar Rajagukguk
08/8/2021 12:15
Demotivasi Pegawai Pemkot Depok Picu Serapan APBD 2021 Minim
Balai Kota Depok, pusat pemerintahan kota Depok, Jawa Barat.(Antara)

SISA lebih perhitungan anggaran (SILPA) dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Depok 2021 diprediksi tinggi karena pemerintah daerah belum menyelesaikan prioritas kebutuhan daerah.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Depok Nina Suzana mengatakan bahwa hingga smester II/2021 realisasi belanja daerah tercatat masih 30 persen.

Dia mengatakan, APBD Kota Depok pada 2021 adalah Rp3,8 triliun. Namun realisasi hingga saat ini baru mencapai Rp1,440 triliun atau setara dengan 30 persen dari total anggaran.

"Dana Rp2.660 triliun APBD 2021 masih belum terserap, masih di kas daerah, " kata Nina, pekan lalu.

Menanggapi Nina, Kepala Keasistenan Riksa 6 Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Sobirin mengatakan, realisasi anggaran kuartal II/2021 seharusnya telah diatas 30 persen dari total anggaran sebesar Rp3,8 triliun.

Jika serapan anggaran di kuartal II masih 30 persen, jelas dia, berarti pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah belum fokus untuk memperbaiki layanan dan menyelesaikan prioritas kebutuhan daerah.

Disebutnya bahwa belanja APBD kurang efektif dan produktif dalam membenahi pelayanan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Hal ini tercermin dari catatan BKAD tahun 2021.

"Jumlah program dan kegiatan sangat banyak. Sehingga belanja APBD menjadi kurang efektif dan produktif dalam membenahi pelayanan dan pelaksanaan pembangunan di daerah," kata Sobirin, Minggu (8/9).

Ia meminta Pemkot Depok berfokus pada penanganan pembangunan daerah agar tidak terjadi silpa anggaran. "Pemkot diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran dan memanfaatkan APBD untuk membantu masyarakat, " katanya.

Ia menduga, rendahnya serapan anggaran dikarenakan kurang bergairahnya unit layanan pengadaan barang dan jasa (ULP). Khususnya dalam melaksanakan pelelangan barang dan jasa pemerintah.

Banyak pegawai ULP bekerja diatas 5 tahun sehingga kurang bergairah menjalankan program kerja. "Lamanya pegawai kerja di satu unit akan membuatnya demotivasi atau mulai kehilangan semangat kerja," ungkapnya.

Maka itu, Sobirin meminta Wali Kota Depok Mohamad Idris melakukan perombakan dan menempatkan pegawai sesuai dengan passion. "Karena akan menimbulkan demotivasi atau titik jenuh dan bosan jika tidak sesuai passion," saran dia. (OL-13)

Baca Juga: Saudi Mulai Buka Umrah Bagi Jemaah Asing yang Sudah Divaksin



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Muhamad Fauzi
Berita Lainnya