Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SISA lebih perhitungan anggaran (SILPA) dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Depok 2021 diprediksi tinggi karena pemerintah daerah belum menyelesaikan prioritas kebutuhan daerah.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Depok Nina Suzana mengatakan bahwa hingga smester II/2021 realisasi belanja daerah tercatat masih 30 persen.
Dia mengatakan, APBD Kota Depok pada 2021 adalah Rp3,8 triliun. Namun realisasi hingga saat ini baru mencapai Rp1,440 triliun atau setara dengan 30 persen dari total anggaran.
"Dana Rp2.660 triliun APBD 2021 masih belum terserap, masih di kas daerah, " kata Nina, pekan lalu.
Menanggapi Nina, Kepala Keasistenan Riksa 6 Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Sobirin mengatakan, realisasi anggaran kuartal II/2021 seharusnya telah diatas 30 persen dari total anggaran sebesar Rp3,8 triliun.
Jika serapan anggaran di kuartal II masih 30 persen, jelas dia, berarti pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah belum fokus untuk memperbaiki layanan dan menyelesaikan prioritas kebutuhan daerah.
Disebutnya bahwa belanja APBD kurang efektif dan produktif dalam membenahi pelayanan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Hal ini tercermin dari catatan BKAD tahun 2021.
"Jumlah program dan kegiatan sangat banyak. Sehingga belanja APBD menjadi kurang efektif dan produktif dalam membenahi pelayanan dan pelaksanaan pembangunan di daerah," kata Sobirin, Minggu (8/9).
Ia meminta Pemkot Depok berfokus pada penanganan pembangunan daerah agar tidak terjadi silpa anggaran. "Pemkot diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran dan memanfaatkan APBD untuk membantu masyarakat, " katanya.
Ia menduga, rendahnya serapan anggaran dikarenakan kurang bergairahnya unit layanan pengadaan barang dan jasa (ULP). Khususnya dalam melaksanakan pelelangan barang dan jasa pemerintah.
Banyak pegawai ULP bekerja diatas 5 tahun sehingga kurang bergairah menjalankan program kerja. "Lamanya pegawai kerja di satu unit akan membuatnya demotivasi atau mulai kehilangan semangat kerja," ungkapnya.
Maka itu, Sobirin meminta Wali Kota Depok Mohamad Idris melakukan perombakan dan menempatkan pegawai sesuai dengan passion. "Karena akan menimbulkan demotivasi atau titik jenuh dan bosan jika tidak sesuai passion," saran dia. (OL-13)
Baca Juga: Saudi Mulai Buka Umrah Bagi Jemaah Asing yang Sudah Divaksin
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
KINERJA anggaran yang disebut positif karena defisit rendah justru dinilai sebagai wujud rendahnya kualitas belanja negara. Itu turut menandakan perencanaan penggunaan belum baik
JURU Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menyoroti rendahnya serapan anggaran di Kota Solo Jawa Tengah hingga periode Desember 2023.
"Ini berarti tinggal 2 minggu agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen. Jadi tolong harian ditanyakan ke dirjen ditanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset
"Jangan ada nafsu berlebihan untuk mengeluarkan anggaran karena sebetulnya kalau enggak habis masih bisa dipakai. Apalagi kalau diselewengkan untuk agenda politik, janganlah."
Panitera wajib mengirimkan pemberitahuan permohonan kasasi paling lama 2 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
Berdasarkan Pasal 41 UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, permohonan kasasi harus dilakukan 14 hari sejak pembacaan putusan
Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menagih tanggung jawab Pemda DKI Jakarta harus segera menerbitkan regulasi atas pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).
SEJUMLAH sekolah jenjang SD, dan SMP di Kota Depok, Jawa Barat, tidak memiliki Kepala Sekolah definitif. Hal ini menghambat proses kebijakan dan operasional kependidikan di Kota Depok
ORI JAkarta Raya mendesak sebelum pembuatan Masjid Agung, Pemkot Depok harus menyelesaikan dulu secara tuntas masalah terkait SDN 1 Pondok Cina.
SMP Negeri 1 Kota Depok Jawa Barat menerima siswa baru melebihi batas kuota rombongan belajar (Rombel) tahun ajaran 2022. Akibatnya pelaksanaan KBM teka berjalan efektif karena over kapasitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved