Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza mengatakan akan sepenuhnya mengikuti arahan kebijakan pemerintah pusat. Hal itu dikatakannya kala menanggapi adanya rencana penetapan PPKM Mikro Darurat oleh pemerintah pusat.
Ariza menegaskan, meski belum mendapatkan aturan resmi soal seluk beluk PPKM Mikro Darurat, Pemprov DKI siap melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di Jakarta.
"Ya tentu kita akan mengikuti dan menyesuaikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebijakan dari pusat umpamanya. Kami akan membantu melakukan sosialisasi edukasi dan kampanye isi materi dan substansi dari PPKM darurat," kata Ariza di Balai Kota, Rabu (30/6).
Baca juga: Ketersediaan Pangan Perlu Dijamin Selama PPKM Mikro Darurat
Sosialisasi, edukasi, serta pengawasan PPKM mikro selama ini dilakukan dengan mengerahkan tenaga Satpol PP dan lintas SKPD lainnya serta dibantu oleh Kodam Jaya serta Polda Metro Jaya.
"Bahkan aparat akan menindak siapa saja yang melanggar PPKM Mikro. Unit usaha juga akan kami beri sanksi bagi yang melanggar mulai dari sanksi administrasi sampai sanksi pencabutan," jelasnya.
Ia pun meminta baik saat penerapan PPKM Mikro maupun PPKM Mikro Darurat yang ditetapkan pemerintah, masyarakat bisa membantu pemerintah menekan penyebaran covid-19 dengan sebisa mungkin mengurangi mobilitas. Saat ini, keterisian tempat tidur RS rujukan covid-19 di Jakarta sudah sangat tinggi yakni mencapai 93%.
"Mari kita patuh dan disiplin. Jangan menunggu kita atau keluarga inti kita terpapar atau meninggal baru kita menyadari betapa pentingnya disiplin dan menerapkan protokol kesehatan," tukasnya.(OL-5)
Kadinkes Kota Depok Mary Liziawati mengatakan beberapa hari ini kasus covid-19 di Kota Depok terus mengalami lonjakan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kampanyekan kembali pemakaian masker dan vaksin booster Covid-19 merupakan salah satu upaya pencegahan yang harus dilakukan masyarakat Indonesia.
Derajat kekebalan masyarakat yang mendapatkan vaksinasi ataupun yang pernah terkena covid-19 sebelumnya dan mendapatkan vaksinasi sudah mulai menurun.
Potensi peningkatan kasus Covid-19 dan pneumonia dapat meluas akibat lonjakan kerumunan dan mobilitas yang tinggi selama liburan.
Kota Tasikmalaya masih nihil kasus covid-19. Tapi upaya preventif mesti dilakukan untuk menekan potensi penyebarannya
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa yang berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/10) sore.
Selain itu, Anies juga mengikuti acara Penyediaan Aset Baru dengan Skema Pembiayaan Bundling di Ruang Pola Balai Kota Pemprov DKI Jakarta.
Anies pun diminta tidak menggunakan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan kampanye terselubung.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membenarkan pihak swasta yang menjadi pengembang pulau reklamasi yakni pulau C atau Pulau Kita wajib membangun rusun.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan mengecek kebenaran dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan salah satu oknum lurah.
Ahmad Riza Patria akan fokus menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta selepas selesainya masa jabatan Wagub DKI pada Oktober mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved