Ahok tidak Bisa Hentikan Proyek Reklamasi

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan tidak bisa menghentikan proyek reklamasi. Sebab, beberapa pengembang sudah mendapat izin prinsip dan izin pelaksanaan resmi dari dirinya sesuai dengan kewenangannya sebagai kepala daerah.

"Kita tidak bisa berhentikan, bisa dituntut ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) kita," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (15/4).

Ahok lebih lanjut mengatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti belum secara resmi menghentikan total proyek reklamasi. Menurutnya, saat ini arahan Susi masih sebatas rekomendasi untuk menghentikan sementara proyek tersebut.

Jika ada surat resmi dengan dasar hukum yang kuat dari KKP, Ahok pun bersedia untuk mengeluarkan perintah pemberhentian reklamasi pulau.

Ahok menilai jika hanya sebatas rekomendasi, kekuatan hukum keputusan yang ia buat bisa digugat karena tidak kuat.

"Ya nggak apa-apa. Kalau rekomendasi kan, tentu Bu Susi mengerti pasti ada pertimbangan kenapa Bu Susi ada rekomendasi. Karena beliau juga sadar ada kesulitan memberhentikan. Coba kalau Bu Susi perintahkan ini sesuai hukum, ini harus diberhentikan, saya bisa ada dasar hukum. Saya berhentikan karena ada perintah ini," ujarnya.

Ia menegaskan proyek reklamasi Teluk Jakarta tidak merusak lingkungan karena kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) ditangani langsung pengawasannya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Ketemu ya ketemu. Kita sudah bantu kok. Bu Siti Nurbaya (Menteri LHK) juga sudah bantu saya. Bu Siti Nurbaya sudah kumpulin, kita sekarang sudah ketemu kesepakatan bahwa kita bukan anti-reklamasi. Yang penting reklamasi ini tidak merusak lingkungan. Makanya yang memimpin urusan ini langsung KLH (KLHK)," pungkasnya. (Put/OL-5)