Penghapusan 3in1 Perlu Dibarengi Pembenahan Transportasi

MENYIKAPI kebijakan penghapusan three in one (3in1), Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) melihat langkah itu bertujuan lebih kepada upaya pengurai kemacetan. Hanya saja, hingga uji coba berlangsung belum juga ada persiapan setelah dihapuskannya kebijakan tersebut.

Ketua DTKJ, Ellen Tangkudung mengutarakan, masalah kemacetan sejauh ini lebih dipicu banyaknya jumlah kendaraan pribadi yang ada di jalan. Untuk itu, solusi permasalahan itu sebenarnya yang lebih tepat segera dicarikan formulasinya.

"Yang kita mau selama ini kan itu. Bagaimana caranya tidak banyak kendaraan pribadi di jalan," ungkap Ellen, Selasa (12/4).

Menuruinya pembenahan fasilitas transportasi massal di Jakarta masih harus terus ditingkatkan. Dengan harapan, sebagian besar masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadinya. Untuk itu, solusi permasalahan ini semestinya yang harus disediakan formulasinya.

"Kita lihat kembali, bagaimana kualitas armada bus Transjakarta yang menjadi moda transportasi unggulan. Juga kendaraan umum reguler lainnya. Apakah kondisinya sudah cukup dan mampu mengalihkan pola masyarakat dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum," jelasnya.

Salah satu indikator penghapusan kebijakan 3in1 diakui Ellen juga berangkat dari maraknya kasus eksploitasi anak sebagai joki di jalan. Sudah semestinya, penegakan hukum demikian gencar dilakukan, ditengah kebijakan pembatasan kendaraan lewat sistem 3in1 berjalan.

"Penegakan hukum memang harus dijalankan dimana saja. Sebuah kebijakan perlu dibarengi dengan penegakan hukum yang kuat," tambahnya. (OL-2)