Sanusi dan Sunny Sering Bahas Raperda Reklamasi

KRISNA Murthi, pengacara Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi, menyebut kliennya kerap berhubungan dengan Sunny Tanuwidjaja, rekan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Keduanya membahas masalah rancangan peraturan daerah terkait reklamasi Teluk Jakarta.

"Selalu bicara dengan Sunny itu, misalnya soal yang membutuhkan persetujuan antara DPRD dan pemda," kata Krisna kepada wartawan, Jumat (8/4).

Menurut dia, komunikasi antara keduanya merupakan hal yang wajar-wajar saja. Terlebih, dalam negosiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI, dan pengusaha sebelum menyepakati perjanjian kerja sama.

Salah satu yang mereka fokuskan terkait persentase kontribusi pengembang dalam proyek reklamasi. Namun, Krisna enggan menjelaskan apakah dalam komunikasi ini juga membicarakan suap yang sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Itu biar nanti penegak hukum yang memeriksa," kata Krisna.

Diketahui, dalam penyidikan kasus suap raperda reklamasi, KPK telah mencegah beberapa orang. Yang teranyar, Lembaga Antikorupsi meminta pencekalan terhadap Sunny dan Direktur PT Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma.

Sementara dalam perkara ini, KPK menjerat M. Sanusi, Personal Assistant PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro, Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja sebagai tersangka. Hal ini merupakan hasil tangkap tangan pada Kamis, 31 Maret 2016 lalu.

Lembaga Antikorupsi mengamankan uang sebesar Rp1,140 miliar yang diduga merupakan suap untuk Sanusi. Politikus Gerindra ini disebut telah menerima sekitar Rp2 miliar dari PT APL namun uang itu sudah digunakannya hingga hanya bersisa Rp1,140 miliar.

Fulus itu terkait pembahasan raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035. Selain itu, uang terkait raperda tentang rencana kawasan tata ruang kawasan strategis pantai Jakarta Utara.(X-11)