KPK Akui Nama Sunny Muncul dalam Kasus Raperda Reklamasi

KOMISI Pemberantasan Korupsi mencegah Sunny Tanuwidjaja, rekan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, untuk bepergian keluar negeri. Hal ini lantaran nama dia disebut-sebut dalam penyidikan perkara dugaan suap rancangan peraturan daerah terkait reklamasi Teluk Jakarta.

"Ada didengar dalam beberapa kesempatan nama itu," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam pesan singkat, Jumat (8/4).

Namun, Saut masih enggan mengungkap siapa sosok Sunny sebenarnya. Termasuk, terkait hubungan dia dengan perkara suap yang tengah jadi perhatian publik ini. "Siapa dia, penyidik yang tahu," jelas Saut.

Diketahui, dalam penyidikan kasus suap raperda reklamasi, KPK telah mencegah beberapa orang. Yang teranyar, Lembaga Antikorupsi meminta pencekalan terhadap Sunny dan Direktur PT Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma.

Sunny memang sempat disebut-sebut Krisna Murthi, pengacara mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi. Sunny dituding sebagai orang yang mengatur pertemuan Sanusi dengan petinggi PT Agung Podomoro Land, salah satu pengembang yang mengerjakan reklamasi Pantai Jakarta Utara.

Sementara dalam perkara ini, KPK menjerat M. Sanusi, Personal Assistant PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro, Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja sebagai tersangka. Hal ini merupakan hasil tangkap tangan pada Kamis, 31 Maret 2016 lalu.

KPK mengamankan uang sebesar Rp1,140 miliar yang diduga merupakan suap untuk Sanusi. Politikus Gerindra ini disebut telah menerima sekitar Rp2 miliar dari PT APL namun uang itu sudah digunakannya hingga hanya bersisa Rp1,140 miliar.

Fulus itu terkait pembahasan raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035. Selain itu, uang terkait raperda tentang rencana kawasan tata ruang kawasan strategis pantai Jakarta Utara.(X-11)