Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut jumlah kendaraan bermotor di Ibu Kota, meliputi kendaraan umum dan kendaraan pribadi, sudah melampaui jumlah warga di Jakarta.
Berdasarkan Sensus Penduduk DKI Jakarta pada 2020, jumlah penduduk mencapai 10,56 juta orang. Jumlah kendaraan yang masif jelas berdampak buruk bagi lingkungan, karena gas buang berimbas pada polusi udara.
"Jumlah kendaraan seringkali lebih banyak daripada jumlah warga yang berada di kotanya. Sekarang, kita menyaksikan lalu lalang kendaraan dari dalam dan luar kota, lalu di dalam kota, luar biasa banyak," tutur Anies dalam diskusi virtual, Rabu (17/3).
Baca juga: Polusi Udara Berkorelasi Tingginya Kematian Covid-19
Salah satu dampak yang ditimbulkan banyaknya kendaraan ialah emisi gas buang. "Karena emisi itu, muncul masalah polusi udara," imbuhnya.
Untuk meminimalkan dampak kerusakan lingkungan akibat maraknya kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai merancang penggunaan kendaraan bebas emisi atau kendaraan listrik.
Saat ini, Pemprov DKI gencar melakukan kampanye penggunaan kendaraan berbasis listrik. Salah satunya, dengan mengoperasikan sejumlah armada bus listrik di TransJakarta.
Baca juga: Kemenhub Luncurkan Kampanye Yuk Selamat Bersama
"Alhamdulillah, transportasi listrik menjadi salah satu solusi yang layak untuk dipertimbangkan. Kita semua sedang menuju model transportasi bebas emisi. Salah satunya, berbasis listrik," papar Anies.
Pada 2021, Pemprov DKI merencanakan operasional 100 unit bus listrik di TransJakarta. Pihaknya berharap masyarakat bisa beralih ke angkutan ramah
lingkungan.
"Harapannya pemerintah mendorong demand, sehingga lebih banyak lagi yang bisa memproduksi. Masyarakat bisa menggunakan kendaraan berbasis listrik," tutupnya.(Ant/OL-11)
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang telah meninggal dunia dan yang tidak memiliki RT di wilayahnya.
Dukcapil DKI Jakarta tengah menghimpun data NIK warga Jakarta yang masih berdomisili di luar wilayah Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Pendatang baru yang akan menjadi warga Jakarta harus mengikuti prosedur dan aturan kependudukan.
DINAS Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta membantah rencana penertiban nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta minim sosialisasi.
Sebanyak 94 ribu data penduduk DKI Jakarta akan dinonaktifkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.
Kurang dari satu pekan menjalani hari H pemilihan umum presiden dan legislatif, permintaan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) membeludak.
Total pengunjung yang hadir sepanjang penyelenggaraan GIIAS 2024 pada 18-28 Juli lalu mencapai 475.084 orang.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menyatakan bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP).
Polda Metro Jaya telah menindak 42.657 pelanggar lalu lintas selama 10 hari pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2024
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menanggapi bahwa belum ada rapat pembahasan mengenai kebijakan asuransi third party liability (TPL) atau asuransi untuk kendaraan.
Empat tips yang dapat membantu perempuan mencegah dan mengatasi masalah kendaraan atau situasi darurat saat berkendara, baik dengan mobil bensin maupun listrik.
Memiliki mobil impian secara kredit akan membutuhkan komitmen dalam pembayaran uang muka serta pembayaran cicilan selama masa tenor hingga lunas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved