Anies Nonaktifkan Anak Buahnya yang Jadi Tersangka Korupsi

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan telah menonaktifkan Yoory C Pinontoan dari posisi Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Perusahaan tersebut adalah BUMD DKI Jakarta yang bergerak di bidang pembangunan properti seperti rumah DP Rp0.

Penonaktifan tersebut dilakukan setelah adanya penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (5/3).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta Riyadi menyampaikan hal tersebut diputuskan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

"Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menon-aktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," terang Riyadi dalam keterangan resmi, Senin (8/3).

Baca juga : Tingkat Kesembuhan dari Covid-19 di DKI Jakarta 96,3 persen

Untuk itu, Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra Sukmono Arharrys ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya paling lama tiga bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur, dengan opsi dapat diperpanjang.

Perlu diketahui, Yoory C Pinontoan telah menjabat sebagai Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya sejak 2016 setelah sebelumnya menjadi Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan meniti karir sejak tahun 1991.

Ia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembelian lahan untuk proyek Rumah DP Rp0. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyidik dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi, untuk Program DP Rp0 Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta. Dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga digelembungkan, salah satunya yakni pembelian tanah seluas 41.921 m2 yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, Tahun 2019.

Indikasi kerugian negara dari satu lahan itu mencapai Rp100 miliar. Sementara, diperkirakan dari pembelian sembilan objek lahan tersebut total kerugian negara mencapai Rp1 triliun. (OL-2)