Kota Pendidikan Kekurangan Sekolah

KOTA Depok dikenal sebagai kota pendidikan karena ada perguruan tinggi ternama di sana. Sayangnya, sarana pendidikan tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) tidak sebanding dengan jumlah lulusan. Akibatnya, banyak siswa mencari sekolah ke daerah lain. Siswa miskin banyak putus sekolah (droupout/DO) karena tidak kuat membayar biaya pendidikan di sekolah swasta.

Karena itu, sejumlah pihak mendesak Pemkot Depok segera menambah sekolah negeri agar maksimal menampung kelulusan di sana. Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kota Depok Nurhasim.

"Dalam mengatasi hal ini, solusinya Pemkot Depok harus menambah sekolah baru untuk menampung para lulusan dan anak orang susah. Solusinya hanya itu," kata Nurhasim, kemarin.

Pada tahun ajaran (TA) 2015 ini, kata Nurhasim, siswa yang mengikuti ujian nasional (UN) tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK di Kota Depok mencapai 72.260 orang, terdiri dari 29.611 orang tingkat SD, 25.649 orang tingkat SMP, dan 17 ribu orang tingkat SMA dan SMK.

Selain itu, ungkap Nurhasim, ia meminta dinas pendidikan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Depok untuk menambah pimpinan/staf pengajar. "Percuma kalau hanya menambah sekolah baru, sedangkan pimpinan/staf pengajar tak ditambah," jelas Nurhasim.

Hal senada disampaikan Benny RE Sialagan, guru olahraga SMAN 2 Kota Depok. Menurutnya, penambahan guru untuk sekolah negeri jenjang SMP, SMA, dan SMK dibutuhkan. Sia-sia jika sekolah tak didukung sumber daya manusia yang mumpuni. Di Kota Depok, banyak guru besertifikasi dan kepangkatan tinggi untuk layak menduduki posisi pimpinan sekolah.

Rencana sudah ada
Dalam menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Herry Pansila menegaskan rencana menambah sekolah jenjang SMPN, SMAN, dan SMK sudah ada.

"Konsepnya menambah sekolah negeri di wilayah perbatasan, termasuk wilayah Kecamatan Beji yang jumlah sekolahnya terbatas sehingga siswa lulusan tidak eksodus sekolah ke daerah lain seperti Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Di samping itu, kami akan mengusulkan kepada BKD Kota Depok untuk memprioritaskan penambah­an guru dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TA 2015/2016," ujar Herry kepada Media Indonesia.

Penambahan sekolah baru di Kota Depok, menurut dia, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Depok 2015 bahwa tiap-tiap kecamatan harus memiliki SMPN, SMAN, dan SMKN yang tujuannya menampung para siswa lulusan, terlebih siswa dari keluarga miskin. "Siswa miskin tidak dipungut biaya  karena sudah ditanggung Pemkot Depok melalui dana APBD," ujarnya.

Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Depok Kemoh Santosa menyikapi positif rencana tesebut. Apalagi, pembangunan sarana pendidikan untuk menampung 20% siswa kurang mampu di Kota Depok. (KG/J-3)