ERP tidak Libatkan Swasta, Ahok Wacanakan Keluarkan Pergub

KEBIJAKAN Electronic Road Price (ERP) masih tahap pembelajaran. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun sempat mengungkapkan bahwa ERP bakal dibangun tanpa campur tangan swasta. Namun, perlu ada payung hukumnya.

"Makanya setelah ada standar kita bentuk, kita bikin saja Peraturan Gubernur (Pergub)," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (6/4).

Karena akan dikeluarkan Pergub, Ahok juga tidak akan menggandeng pihak swasta dalam kebijakan ERP. Pasalnya, kata dia, akan bahaya jika Pergub berhubungan langsung dengan pihak swasta.

"Makanya kenapa saya ragu-ragu ajak swasta. Kalau swasta yang nanti pasang alat lalu menarik uang dari situ, bisa masuk penjara saya nanti," terang dia.

Dengan alasan itu, Ahok lebih memilih mengerjakan ERP sendiri dengan dana investasi. Kalaupun ada kekurangan dari proyek maupun sumber daya manusia (SDM) itu, sambung dia, bisa langsung dieksekusi di tempat dan hari itu juga.

"Kalau swasta dapat uang banyak dihitung merugikan negara, mati kita, maka saya enggak berani," tandas Ahok.

Kebijakan ERP ini kembali mengemuka setelah Pemerintah Provinsi DKI tengah mengkaji untuk penghapusan sistem three in one pada jam-jam sibuk lalu lintas untuk mengatasi masalah kemacetan. (MTVN/OL-5)