Triwisaksana Bantah Umrah Gunakan Dana Suap Raperda Reklamasi

WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana membenarkan dirinya pernah pergi umrah belum lama ini. Namun, ia membantah menggunakan uang hasil suap dari pengembang terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) soal reklamasi dan zonasi saat umrah itu.

"Saya pernah umrah, tapi tidak akhir tahun. Tapi, itu juga tidak ada kaitannya dengan dana dari sana (suap)," tegas Triwisaksana saat dihubungi wartawan, Rabu (6/4).

Ia juga membantah telah menerima suap dari pihak pengembang berupa fulus untuk pergi umrah dan sebuah mobil mewah. "Saya tidak menerima apapun. Apalagi diberitakan (dapat) mobil Alphard, mobilnya juga tidak ada," tutur dia.

Politikus PKS itu meminta, proses hukum yang menjerat koleganya di DPRD DKI Jakarta, Mohammad Sanusi bisa berjalan lancar. Jadi, tidak ada lagi fitnah yang beredar. "Isu itu tidak mendasar. Sementara proses hukum kan sedang berjalan. Kita hormati aja," jelasnya.

Pascapenangkapan Ketua Komisi D Mohammad Sanusi oleh KPK, beredar pesan berantai soal beberapa nama anggota dewan mendapatkan suap dari pihak pengembang. Nama Triwisaksana juga tercantum dalam daftar tersebut.

Dalam pesan berantai yang beredar, anggota dewan yang disebut diduga menerima suap berupa liburan ke luar negeri hingga mendapat mobil mewah. Pesan berantai tersebut juga diterima oleh Wakil Ketua DPD Gerindra Prabowo Soenirman.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Muhammad Yuliadi membenarkan ada beberapa anggota dewan yang pelesir ke luar negeri pada akhir tahun. Mereka yakni Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana.

Pembahasan raperda soal reklamasi dan zonasi jadi bola panas belakangan ini. Ada dua raperda yang dibahas, yakni Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) DKI Jakarta dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Pembahasan dua raperda itu pun kerap mangkrak. Alasannya, rapat antara Badan Legislasi Daerah dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak pernah kuorum.

Isu raperda kian liar setelah dalam perjalanannya, pembahasan raperda reklamasi, KPK menetapkan Mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi sebagai tersangka penerima suap. Selain Sanusi, KPK juga menetapkan Karyawan PT APL Trinanda Prihantoro Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja dan Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja sebagai tersangka pemberi suap terkait pembahasan raperda.(X-11)