Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA DPRD DKI Jakarta menyoroti lemahnya pengawasan keamanan di lingkungan PT MRT Jakarta sehingga rawan disusupi orang atau pihak tak bertanggung jawab.
Hal tersebut diungkapkan Pras, sapaan karibnya, saat menggelar rapat laporan keuangan dan pertannggung jawaban PT MRT Jakarta. Ia menilai, di tengah pujian operasional MRT dan kelanjutan fase ke II, masih ada yang perlu dibenahi. Pembenahan tersebut salah satunya pengawasan keamanan.
Pras melanjutkan, pernah terjadi kehilangan laptop milik kontraktor Jepang pada 2018. Laptop itu berisi data-data pembangunan sebelum moda raya terpadu beroperasi. Namun tindak kriminalitas itu tidak pernah dilaporkan ke kepolisian.
"Apapun ceritanya MRT ini adalah proyek vital, dan kalau sampai data-data ini ada di tangan orang yang salah bisa bahaya ini. Saya minta Direktur Operasional menjawab kenapa tidak pernah melaporkan ke polisi, jangan bilang tidak tahu, karena saya tahu semua," ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/2).
Baca juga : Pempov DKI Pastikan Normalisasi Sungai Berjalan Tahun Ini
Pras memastikan komputer jinjing tersebut merupakan aset negara yang perlu dijaga kerahasiaannya mengingat kerja sama pembangunan MRT yang dijalin Indonesia-Jepang. Pasalnya, jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan maka bukan tidak mungkin dunia akan menyoroti buruknya pengendalian pengawasan pembangunan dan operasional MRT di Jakarta.
"Kenapa tidak dilaporkan ke Polisi? Itu barang negara. Negara dirugikan. Kalau katanya sudah diganti, mengganti memang gampang, tapi pertanggung jawaban kita bagimana? Saya minta pertanggung jawaban, laporkan ke polisi, dan saya minta bukti pelaporan," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta Muhammad Effendi mengakui sistem pengamanan di kantor Depo MRT pada saat itu memang belum memadai.
"Jadi itu sudah lama sekali sejak 2018. Seingat saya, mungkin waktu itu pengamanan kami tidak sebaik sekarang, jadi itu kehilangan di kantor Depo. Kita sudah berusaha cari, dan saat itu kita belum ada CCTV. Yang kami lakukan saat itu adalah mengganti," terangnya.
Di lokasi yang sama, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengaku akan segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polda Metro Jaya secepatnya.
"Siap, secepatnya akan kita buat laporan," tandasnya. (OL-7)
PT MRT Jakarta menerima hibah senilai senilai US$709,6 ribu atau setara Rp10 miliar dari pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui United States Trade and Development Agency (USTDA).
Kontraktor yang melakukan kegiatan di fasilitas umum, biasanya dilaksanakan pada malam hari namun kali ini kontraktor melakukan di waktu kerja sibuk (peak time).
PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta menghentikan sementara operasional MRT akibat adanya insiden yang dikerjakan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (30/5) sore.
OPERASIONALl Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta disetop sementara. Pasalnya, ada besi proyek yang jatuh.
RESESI yang melanda Jepang dipastikan tidak akan memengaruhi pendanaan pada proyek kereta bawah tanah juga layang di Jakarta dan sekitarnya.
PT MRT memastikan belum ada pengaruh resesi ekonomi di Jepang terhadap proyek MRT di Jakarta saat ini.
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
PARTAI NasDem diprediksi mendapatkan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Rencana Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membangun rumah pompa di Kali Sunter pada 2025 didukung DPRD DKI Jakarta.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi menjadi saksi dalam sidang dugaan rasuah pengadaan lahan di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur, di Pengadilan tipikor.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bakal memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved