Pemprov DKI Dipastikan Ambil Alih Proyek ERP

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta dipastikan mengambil alih proyek jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) sebagai pengganti three in one. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan pengambil alihan pengerjaan ERP diputuskan setelah melalui jalan penghitungan oleh beberapa ahli dan jajaran Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI.

Ahok berpendapat dengan perhitungan nilai investasi yang tidak terbilang besar, ERP mampu menghasilkan keuntungan lebih cepat serta efektif dalam mengurangi kemacetan. Batalnya lelang investasi melalui pihak swasta menurut Ahok disebabkan ia khawatir swasta tidak akan melaksanakan kebijakan tarif yang dinamis karena semata mengejar keuntungan.

Sebab, sistem ERP dipilih Ahok agar mampu menyesuaikan tarif dengan kondisi lalu lintas dimana kenaikan tarif berbanding lurus dengan peningkatan kepadatan kendaraan dalam satu ruas ERP.

"Kita mau lelang dan putuskan saya mau bangun sendiri saja dan tidak mau kerja sama dengan swasta. Kita beli alat supaya bisa mengatur. Kalau dikasih ke swasta takutnya dia tidak mau tarifnya naik turun sesuai saya. Takut alasannya rugi," kata Ahok di Balai Kota, Senin (4/4).

Sebelumnya, pada Februari lalu, Ahok ingin proyek percontohan ERP yang berada di koridor Sudirman (Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Hayam Wuruk) dikerjakan oleh swasta agar bisa menjadi cerminan bagi Pemprov untuk selanjutnya bisa membangun proyek tersebut di ruas jalan lain. Namun, Ahok mengurungkannya karena nilai investasi ERP dianggap masih mampu dijangkau oleh Pemprov.

Dishubtrans yang nantinya akan ditugaskan untuk melelang pembangunan ERP. Anggaran dan kewenangan lelang pembangunan yang semula berada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI punakan segera dilimpahkan ke Dishubtrans.

"Cuma Rp 2,8 triliun sampai Rp 3 triliun kok. Kenapa tidak sendiri? Tarif nanti bisa naik turun. Swasta juga takutnya cari untung jadi dia targetkan. Kalau kita tidak, bukan masalah untung, bagaimana orang sadar ini macet, disana macet jadi harus naik bis. Nanti di jalur ERP kan sudah pasti busnya juga kita bagusin tiap 3 menit ada. Motor sudah tidak boleh lewat kalau ada ERP. Jalanan steril," terangnya.

Ahok pun menegaskan tidak ada kebijakan pengganti Three In One selain ERP. Wacana pembatasan kendaraan di ruas jalan protokol menggunakan pola ganjil genap terhadap nomor polisi pun dinilainya tidak akan efektif karena pengawasan sulit dilakukan.

Kepala Dishubtrans DKI, Andri Yansyah mengaku siap untuk melaksanakan proyem ERP. Andri menjelaskanbahwa dalam proses pengadaan, tidak hanya alat dan infrastruktur yang ia datangkan dari luar tetapi juga tenaga ahli ERP. Ia menargetkan dalam waktu satu bulan ini pihaknya siap melakukan lelang untuk ERP.

"Alatnya kita cicil, teknologinya kita beli, tenaganya, semuanya kita kelola. Target saya setelah ada SK (surat keputusan) pelimpahan pengadaandari BPKAD, satu bulan sudah bisa lelang," kata Andri.

Penyiapan data kendaraan plat hitam di DKI Jakarta pun sudah mencapai 90% dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Data tersebut nantinya akan dibuka kepada Dishubtrans sebagai bahan pertimbangan menyesuaikan tarif ERP.(X-11)