Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah Desak KPK Usut Ahok

MASSA yang tergabung dalam Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/4). Mereka mendesak Lembaga Antikorupsi itu mengusut perkara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Massa menjalan demo bertajuk "Aksi Damai Sejuta Umat Islam Bersama Alim Ulama dan Habib dukung KPK Penjarakan Ahok". Mereka menilai, perkara ini menyangkut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Massa menilai, Ahok tersangkut tiga kasus penyelewengan keuangan negara. Kasus-kasus ini harus menjadi prioritas kerja para penegak hukum, khususnya KPK.

"Indikasi kerugian negara senilai Rp1,6 triliun dalam proses penetapan nilai penyertaan modal dan penyerahan aset Pemprov DKI Jakarta kepada PT Transjakarta," kata seorang orator di atas mobil pengeras suara di depan Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Menurut dia, indikasi kedua korupsi Ahok pada proses penyerahan aset Pemprov DKI Jakarta berupa tanah seluas 234 m2 dan tiga blok apartemen yang tidak diperhitungkan sebagai penyertaan modal pemerintah pada BUMD. "Indikasi kerugian negara mencapai Rp8,5 miliar," terang dia.

Selain itu, kata dia, indikasi ada pada pengadaan tanah untuk Rumah Sakit Sumber Waras. Ahok diduga korupsi sehingga merugikan keuangan negara mencapai Rp191,3 miliar.

"Ketiga kasus penyelewengan keuangan negara oleh Ahok tersebut merupakan mega skandal korupsi Ahok," tegas dia.(X-11)