Presdir APL Tersangka, Ini Tanggapan Ahok

PRESIDEN Direktur (Presdir) PT Agung Podomoro Land (APL) AWJ telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). AWJ ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap yang anggota DPRD DKI, MSN. Dugaan suap itu berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi DKI (RZWP3K) dan Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara.

Dalam hal ini, PT APL diketahui kerap menjalankan kewajibannya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk program Coorporate Social Resposibility (CSR) dalam bentuk pembangunan. Tidak sedikit infrastruktur di Jakarta dibangun oleh PT APL.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah mendengar hal tersebut. Dia bilang menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang dijalankan oleh KPK.

"Ya kalau sudah terbukti dan sudah tersangka, pasti diproses sesuai hukum," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/4).

Ahok juga mengaku tidak tahu menahu hubungan antara MSN dan AZW dalam melancarkan soal Raperda. Ahok hanya mengatakan selama ini paripurna terkait kedua Raperda tersebur kerap kali ditunda dengan alasan tidak kuorum. Diketahui dua Raperda ini berkaitan erat dengan reklamasi 17 pulau di utara Jakarta.

"Makanya saya enggak tahu. Kalau (Raperda) zonasi belum ada kan enggak bisa terus (reklamasi). Saya enggak tahu, faktor apa ini," ucap Ahok.

Dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut, KPK juga menetapkan kembali satu tersangka yang juga karyawan PT APL, TPT. Dari operasi tersebut KPK menyita uang sebesar Rp1,14 miliar. Uang itu diberikan pihak APL kepada MSN untuk kedua kalinya setelah pemberian uang pertama yang bernilai Rp1 miliar. (MTVN/OL-5)