Pemprov DKI Perketat Pemberian Rusun

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memperketat pemberian rumah susun (rusun) kepada warga. Sehingga rusun yang diberikan tidak diperjual belikan atau disewakan. Warga yang memiliki KTP DKI saja yang berhak menerima rusun.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menegaskan, pihaknya mau mengecek KTP penghuni guna memperketat. Karena rata-rata mereka nyewain," kata Ahok sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (31/3).

Menurut dia, saat hendak ada penertiban jumlah penduduknya selalu bertambah. Biasanya pemilik lapaklah yang sering menolak untuk ditertibkan. Karena meski memiliki banyak lapak, mereka tetap hanya mendapatkan satu unit rusun saja.

"Yang ribut itu biasanya tuan tanah. Misalnya punya 10-20 pintu lalu disewakan. Makanya kami minta KTP alamat sana, kami kunci. Yang punya 20 lapak dapatnya cuma satu rusun saja," ucapnya.

Ahok menegaskan, saat ini jika akan ada penertiban, lurah wajib mendata warganya. Sehingga tidak boleh ada warga baru yang masuk ke daerah tersebut.

"Jadi kalau ada daerah mau kami tertibkan, nggak boleh ada KTP baru masuk, kecuali lahir di situ. Nah sekarang kalau enggak boleh langsung ketahuan, makanya setiap kali penertiban selalu kami kelebihan lahan," jelasnya. (OL-2)