Jika PSBB Diperketat, Anies Diminta Gencarkan Bansos

KETUA Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono meminta Pemprov DKI Jakarta segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) jika kembali memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Bansos dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) bisa langsung disalurkan bagi warga yang dinilai rentan terhadap kebijakan tersebut.

"Eksekutif sebaiknya cepat lakukan penyaluran BLT terhadap warga yang rentan dan tidak mampu, terlebih pada masa pendemi Covid-19 ini," kata Mujiyono, dalam penjelasannya di Jakarta, Rabu (30/12).

Pihaknya juga meminta Pemprov DKI Jakarta membangun kepercayaan masyarakat agar kembali menerapkan protokol kesehatan.

Terkait dengan bansos BLT ini, kata Mujiyono, mengingatkan pihak eksekutif agar tidak menyelewengkan dana khusus rakyat kecil yang sungguh-sungguh membutuhan. 

"Ini juga pesan keras dari Presiden RI, Joko Widodo, agar jangan sampai ada potongan Bansos seperti di Jabodetabek. Kita harus punya malu sama saudara-saudara kita yang tidak mampu masih digigit juga sama orang-orang yang sudah berlebihan," tegas Mujiyono.

Begitu juga dengan pembatasan terhadap orang-orang yang hendak masuk ke wilayah DKI Jakarta, khususnya warga negara asing (WNA).

"Lakukan pembatasan ketat terhadap kedatangan WNA dari negara yang telah melaporkan adanya kasus varian baru Covid-19," kata Mujiyono.

Politikus Partai Demokrat itu juga meminta agar Pemprov DKI menambah kapasitas fasilitas isolasi dan ICU untuk pasien Covid-19.

"Perbanyak lokasi isolasi mandiri dengan menyewa hotel, apartemen, dan rumah susun yang memungkinkan dengan dilengkapi petugas yang terlatih," harap Mujiyono.

Selain itu, dia pun meminta Pemprov DKI melakukan tes swab PCR masal pada masa pengetatan PSBB.

Dewan juga meminta Pemprov DKI bisa bekerjasama dengan pemda di Jabodetabek untuk bersama-sama menuntaskan kasus Covid-19.

"Perketat penerapan protokol kesehatan dan pengawasan warga yang masuk ke Jakarta lewat jalur darat, laut dan udara," ujarnya.

Pada hari ini, jelasnya, kasus aktif Covid-19 di Jakarta mencapai sebesar 15.077 pasien.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, ada kemungkinan pengetatan PSBB diterapkan lagi apabila kasus Covid-19 di Jakarta terus mengalami peningkatan.

"Kami akan lihat nanti dalam beberapa hari ke depan, setelah tanggal 3 (Januari 2021) nanti apakah dimungkinkan, nanti Pak Gubernur akan meminta kepada jajaran apakah dimungkinkan ada emergency break (rem darurat)," kata Riza. (OL-8)