Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERKEMBANGAN teknologi yang kian pesat membuat manusia harus beradaptasi dengan berbagai kebaruannya. Perlu persiapan dalam melakukan perpindahan dari teknologi terdahulu ke teknologi yang lebih maju. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengapresiasi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah(KPID) DKI Jakarta, bertajuk ‘Menyiapkan Masyarakat Jakarta Menghadapi Analog Switch Off (ASO) 2022’ di Gedung Graha Mental Spiritual, Jl Awaludin II No 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (25/11).
Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau Ariza berkesempatan membuka kegiatan FGD tersebut.
Dalam sambutannya, Ariza menyampaikan, digitalisasi penyiaran menjadi sebuah keniscayaan dan dianggap sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan dan tidak efisiennya penyiaran analog.
Baca juga: Bansos Diperpanjang hingga 2021
"Teknologi analog tidak lagi dapat mengimbangi pemenuhan industri penyiaran dalam hal penyaluran program siaran yang terus bertambah secara dinamis seiring era digitalisasi," ujar Ariza.
Kondisi tersebut, lanjutnya, disebabkan terbatasnya jumlah kanal frekuensi yang tersedia, sehingga untuk mewujudkan keragaman mutu siaran belum tercapai secara maksimal.
Ariza menambahkan, infrastruktur penyiaran analog tidak efisien karena belum menyentuh ranah konvergensi.
"Kini era digital tidak terhindarkan, sehingga harus siap menghadapinya. Sebagaimana disampaikan Menteri Kominfo RI, Johny G. Plate, alasan penting percepatan digitalisasi televisi sebagai bagian dari prioritas digitalisasi Nasional," kata mantan anggota DPR RI itu.
Selain itu, dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Ariza menyebut langkah ASO ini bisa memperkuat legitimasi secara konstitusi terkait penyiaran televisi analog, untuk bisa bertransformasi ke arah sistem penyiaran digital yang sesuai regulasi.
Politikus Partai Gerindra itu berharap, selama dua tahun ke depan, pelaksanaan digital harus dapat mewujudkan pemetaan persoalan dan kesiapan masyarakat Jakarta dalam menghadapi ASO 2022 menuju digital setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Ia juga mengapresiasi kesiapan para penyelenggara multi playing dan penyelenggara siaran televisi digital zona layanan wilayah 4 meliputi DKI Jakarta dan Banten.
"Semoga tujuan positif kita bersama bisa terlaksana. Selamat berdiskusi, semoga berlangsung lancar dan sukses, memberikan khasanah yang lebih luas tentang pentingnya digitalisasi, yang memberikan kesempatan kepada semua pihak mendapatkan informasi yang semakin berkualitas," pungkasnya.
FGD tersebut dihadiri oleh Ketua KPI Pusat Agung Suprio Ketua KPID DKI Jakarta Kawiyan, Ketua Asosiasi Televisi Swasta Daerah Indonesia (ATSDI) Eris Munandar, Perwakilan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik DKI Jakarta Aditya Prana Kusuma, Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPID DKI Jakarta Tri Andri Supriyadi, Koordinator Bidang Isi Penyiaran KPID DKI Jakarta Puji Hartoyo, Kordinator Bidang Kelembagaan KPID DKI Jakarta Muhammad Said, serta para undangan lainnya. (OL-1)
Riza menyampaikan rasa syukurnya bisa mendampingi Gubernur Anies Baswedan dalam 2,5 tahun terakhir.
Di wilayah Jakarta khususnya, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan akan berpotensi mengalami banjir.
Anies pun diminta tidak menggunakan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan kampanye terselubung.
Politikus Partai Gerindra itu yakin Transjakarta tidak akan sembarangan dalam melakukan pembangunan infrastruktur, apalagi yang melibatkan ODCB.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan mengecek kebenaran dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan salah satu oknum lurah.
Ariza, sapaan akrabnya, berharap kebijakan khusus untuk mengatasi persoalan kemacetan Ibu Kota dapat segera keluar, sebelum dirinya lengser dari jabatan Wagub DKI Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved