Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-P, Gilbert Simanjuntak, menyesalkan keterlibatan pelajar STM yang menimbulkan kericuhan saat demonstrasi penolakan UU Omnibus Law. Ia menilai anak-anak pelajsr seharusnya dengan tegas tidak diperbolehkan berdemo.
"Kita sangat menyesalkan anak-anak sekolah ikut demo. Sejak dulu anak-anak tidak diperbolehkan ikut demo. Pernyataan Gubernur Anies yang mengatakan anak-anak boleh ikut demo sangat disesalkan juga," kata Gilbert saat dihubungi, Rabu (21/10).
Baca juga: PSBB Transisi Berpotensi Meningkatkan Paparan Covid-19
Selain itu, anak-anak pelajar dinilainya merupakan usia yang rentan untuk dimanfaatkan. Sehingga mereka mudah sekali diprovokasi karena tingkat emosional mereka belum stabil juga.
"Di samping itu anak-anak sangat mudah dimanfaatkan, emosi mereka juga belum dewasa dibandingkan mahasiswa. Melibatkan anak-anak STM lebih banyak sepertinya by design," duganya.
Sehingga ia meminta Gubernur Anies Baswedan untuk tegas mengecam keterlibatan pelajar saat berdemo.
"Seharusnya dikecam demo yang melibatkan anak sekolah. Bukan mengatakan bahwa mereka perlu mendalami kepedulian bangsa dengan berdemo. Di negara manapun itu tidak ada. Student politic hanya untuk mahasiswa," tegasnya.
Polisi diketahui masih mengejar seorang penggerak pelajar sekolah teknik menengah (STM) yang memprovokasi kerusuhan saat demo penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada Kamis (8/10) dan Selasa (13/10). Dia adalah admin akun Facebook STM se-Jabodetabek. "Iya masih kita kejar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Rabu (21/10).
Baca juga: Ini Alasan DPRD DKI Bahas APBD-P 2020 di Grand Cempaka Bogor
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono sebelumnya mengatakan ada tiga admin akun Faceboook STM se-Jabodetabek yang menggerakkan pelajar untuk membuat kerusuhan pada demo penolakan UU Ciptaker. Dua diantaranya berinisial MLAI, 16 dan WH, 16 sudah ditangkap.
"Satu lagi masih kita kejar," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (20/10). (OL-6)
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Kita pikirkan warga kita yang belum kerja itu-kan banyak jumlahnya ada puluhan juta, tetapi untuk mendapatkan pekerjaan harus ada pengusaha masuk ada kepastian hukum, kemudahan investasi
"Di sisi lain, mereka juga kadang naif. Banyak kepentingan memanfaatkan ketulusan perjuangannya. Narasinya mirip kayak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang didanai asing,
PRESIDEN Joko Widodo mengumpulkan para menteri untuk membahas satgas sawit terkait dengan kebun sawit ilegal. Presiden memberi waktu satu bulan agar masalah ini tuntas.
UU Cipta Kerja mempunyai nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila yaitu menciptakan lapangan kerja yang fleksibel dan dinamis
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, naiknya peringkat daya saing Indonesia merupakan buah manis dari UU Cipta Kerja.
Prabowo Subianto diminta mencabut UU Cipta Kerja
Buruh dari Kabupaten Tangerang, Banten, bergerak ke Jakarta untuk menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Rabu (1/5).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved